Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menolak wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri.

Menurutnya, negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan dengan kembali membebankan biaya kepada masyarakat.

>>> 18 Karakter Marvel dan DC yang Akan Menjadi Bintang Reality TV

Ono menegaskan konstitusi dan UU Sisdiknas telah mengamanatkan pemerintah mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan.

"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," kata Ono, Jumat (17/7) dikutip dari detikJabar.

Ia juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang diwacanakan hanya berlaku bagi siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10.

Pasalnya, pihaknya melihat data kesejahteraan yang digunakan pemerintah hingga kini masih menyisakan banyak persoalan.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak menerima bantuan sosial maupun mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP.

Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan," ujar Ono.

Alternatif Anggaran Pendidikan

Sebagai alternatif, Ono meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Dana tersebut, kata dia, harus difokuskan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri.

"Anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik," kata politikus senior PDIP di Jabar tersebut.