Badan Anggaran DPR RI mengingatkan agar kebijakan pendidikan gratis tidak dipaksakan untuk berjalan secara serentak dalam satu waktu.

Kesiapan anggaran dan tata kelola harus menjadi perhatian utama sebelum cakupan program diperluas secara nasional.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pelaksanaan bertahap merupakan langkah paling ideal.

Pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah mempunyai waktu guna menghitung kebutuhan program secara akurat.

Penghitungan tersebut mencakup besaran biaya per siswa serta pendataan jumlah sekolah yang masuk dalam skema.

DPR bersama pemerintah saat ini baru mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk tahap awal pelaksanaan.

Dana tersebut diarahkan sebagai proyek percontohan sebelum kebijakan diperluas ke cakupan yang lebih besar.

Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi salah satu prioritas utama pada tahap awal.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah diperkirakan mencapai Rp210 triliun.

Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk jenjang perguruan tinggi diperkirakan berada di angka Rp92 triliun.

Jika digabungkan, total kebutuhan anggaran program pendidikan gratis tersebut mencapai sekitar Rp302 triliun.

Said memperkirakan cakupan program pada 2028 belum akan mencapai seluruh sasaran secara penuh.

Pemerintah dinilai dapat memulai dengan cakupan sekitar 60 hingga 75 persen terlebih dahulu.

Cakupan penuh sebesar 100 persen baru dapat dikejar pada tahun berikutnya yaitu pada 2029.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyampaikan arahan mengenai percepatan penerapan pendidikan gratis.