Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Yudi Purnomo, menyoroti lambannya penanganan perkara di lembaga antirasuah terkait pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Ia menduga proses pemeriksaan terhadap Nusron Wahid terhambat oleh kebijakan dari jajaran pimpinan KPK saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Yudi dalam sebuah program televisi pada Kamis, 24 September 2026.

Menurutnya, alasan teknis kekurangan petunjuk tidak bisa diterima karena konstruksi perkara dari hasil Operasi Tangkap Tangan sudah sangat kuat.

Sorotan ini bermula dari operasi senyap ber skala besar yang dilakukan tim penyidik pada Senin, 14 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 19 orang yang diduga terlibat dalam praktik suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor.

Pihak yang terjaring operasi tangkap tangan berasal dari berbagai latar belakang mulai dari pegawai kementerian, pengemudi, petinggi perusahaan pengembang, hingga pimpinan perusahaan swasta.

Keterlibatan aparatur di bawah naungan kementerian terkait memicu desakan agar lembaga segera memeriksa pimpinan tertinggi instansi tersebut.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, turut menyuarakan dorongan agar lembaga tidak ragu memanggil menteri terkait.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk mengurai benang merah dari rangkaian skandal suap penerbitan dokumen pertanahan tersebut.