Kami tidak boleh memberikan cek kosong untuk bantuan militer ke negara mana pun yang tidak mematuhi hukum, kepentingan, dan nilai-nilai AS," ujarnya.

Anggota DPR Emily Randall dari Washington juga mendukung amandemen dan menyerukan pendekatan diplomatik yang direvisi.

"Voting saya mencerminkan perlunya perubahan fundamental dalam pendekatan kita terhadap pemerintahan Netanyahu yang berada di sayap kanan," kata Randall.

>>> Indiana Fever Ungguli Kompetitor WNBA Berkat Lonjakan Tembakan Jarak Jauh

Randall memperjelas posisinya tentang jenis pendanaan yang harus diberikan AS ke depan. "Itu berarti tidak ada lagi pendanaan tambahan untuk senjata ofensif," tegasnya.

Sebaliknya, anggota DPR Suzan DelBene menolak amandemen tersebut dengan alasan kekhawatiran akan gangguan terhadap bantuan kemanusiaan.

"Amandemen hari ini akan membawa kita ke arah yang salah dengan memotong bantuan kemanusiaan dan bantuan diplomatik," kata DelBene.

Anggota DPR Rick Larsen juga menentang amandemen, memperingatkan bahwa RUU tersebut akan menghalangi negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung.

"Saya memilih 'tidak' pada amandemen Republik yang akan melarang pendanaan diplomatik, kemanusiaan, pembangunan, atau keamanan terkait Israel," ujar Larsen.

Anggota DPR Ami Bera, yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri dan Intelijen DPR, memilih untuk 'hadir' karena perkembangan regional.

Ia mengutuk perilaku pemerintah Netanyahu dalam perang di Gaza, krisis kemanusiaan yang diakibatkannya, tindakannya di Lebanon, kegagalannya menghadapi kekerasan pemukim di Tepi Barat, dan perannya dalam menyeret AS ke dalam perang dengan Iran.

Sementara itu, anggota DPR Jared Huffman menjelaskan bahwa banyak rekannya memandang voting ini sebagai platform untuk menyuarakan keprihatinan kebijakan luar negeri mereka.

"Ada keinginan yang sangat besar di antara sebagian besar Demokrat untuk memberi sinyal perubahan kebijakan terhadap Israel dan di kawasan," kata Huffman.