Lebih dari 100 anggota DPR dari Partai Demokrat memberikan suara pada Rabu (19/3) untuk memotong bantuan militer senilai $3,3 miliar yang direncanakan untuk Israel.

Langkah ini menjadi teguran besar terhadap sekutu lama AS di tengah meningkatnya ketegangan internal partai terkait perang Gaza menjelang pemilu paruh waktu.

>>> Argentina Balas Dendam, Singkirkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Amandemen yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, akhirnya dikalahkan dengan suara 104-314.

Namun, 103 anggota DPR dari Partai Demokrat yang mendukung langkah tersebut merupakan hampir setengah dari 212 anggota kaukus DPR dari partai tersebut.

Pimpinan Partai Demokrat Berbeda Sikap

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menentang amandemen tersebut tetapi menolak melobi anggota Demokrat lainnya untuk mengikuti jejaknya.

Dalam surat kepada anggota parlemen, Jeffries menyebut amandemen Partai Republik itu "terlalu luas" dan mengatakan akan mengizinkan anggota untuk memilih sesuai hati nurani karena perbedaan pendapat yang mendalam.

Sebaliknya, Ketua Whip DPR Katherine Clark, pejabat tertinggi kedua Partai Demokrat di DPR, memilih mendukung amandemen tersebut sambil menyatakan kekhawatiran atas pelaksanaannya yang terlalu luas.

Clark menegaskan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan dan AS tidak boleh memberikan cek kosong untuk bantuan militer ke negara mana pun yang tidak mematuhi hukum, kepentingan, dan nilai-nilai AS.

Clark juga mengkritik taktik legislatif dari pihak oposisi, dengan mengatakan bahwa proposal tersebut dirancang untuk menghindari perdebatan kebijakan yang serius.

Ia menyebutnya sebagai "aksi panggung" dari anggota DPR Partai Republik yang lebih suka mencari poin politik murahan daripada memimpin.

Anggota DPR Robert Garcia, pimpinan Demokrat di komite pengawas, juga mendukung langkah tersebut dan mengkritik keras kepemimpinan Israel.