Partai Republik di DPR AS pada Rabu, 15 Juli 2026, meloloskan paket alokasi dana federal utama setelah melampirkan RUU SAVE America yang kontroversial.

Langkah ini bertujuan memaksa Senat menyetujui persyaratan identifikasi pemilih nasional dan pembatasan surat suara melalui pos.

>>> Perubahan Iklim Perparah Banjir di Afrika Barat, Ilmuwan Peringatkan

Undang-undang gabungan yang ditetapkan sebagai H.R.

8595 atau National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act, 2027, lolos dengan suara tipis 217-209.

RUU SAVE America sebelumnya telah disahkan DPR pada April 2025 dan Februari 2026.

Aturan tersebut mewajibkan pemilih menunjukkan bukti kewarganegaraan AS untuk mendaftar dan identitas fisik untuk memilih dalam pemilu federal.

RUU ini juga melarang surat suara melalui pos dengan pengecualian kecil dan menjatuhkan sanksi pidana bagi petugas pemilu yang mendaftarkan individu tanpa bukti kewarganegaraan.

Tekanan Politik dan Ancaman Shutdown

Manuver legislatif ini merupakan upaya terbaru sekutu Presiden Donald Trump di Kongres untuk memenuhi tuntutan kebijakan utamanya menjelang pemilu paruh waktu November.

Langkah ini memicu peringatan bahwa strategi tersebut dapat memicu penutupan pemerintahan tahun ini.

Trump sebelumnya mengganggu kalender legislatif dengan menolak menandatangani RUU perumahan bipartisan pada 29 Juni 2026 dan memblokir otorisasi pengawasan asing sebagai protes atas penolakan Senat terhadap RUU pemungutan suara.

Pemimpin Partai Demokrat di Senat berjanji segera memblokir paket belanja tersebut.

Chuck Schumer, senator Demokrat tertinggi, menegaskan RUU SAVE America akan mati di Senat.

>>> Makanan Ultraproses Picu Sepertiga Kasus Penyakit Jantung

Schumer mengkritik upaya Partai Republik untuk memajukan undang-undang tersebut sesaat sebelum pemungutan suara DPR.

Anggota DPR dari Partai Republik, Anna Paulina Luna, memperingatkan bahwa kegagalan meloloskan RUU ini harus berdampak politik bagi senator Republik.