Komnas Perempuan Kritik Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Sasar Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam kebijakan pengendalian penduduk yang dinilai masih menempatkan perempuan sebagai objek utama.
Anggota Komnas Perempuan Irwan Setiawan menyatakan bahwa kebijakan saat ini membebankan pemakaian kontrasepsi kepada perempuan untuk mencegah kehamilan.
Hal ini dianggap tidak adil dan perlu dihentikan.
"Kami mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk.
Sangat penting untuk memperkuat tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan bahkan dalam pengasuhan," kata Irwan di Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Komnas Perempuan, kebijakan yang menyasar perempuan mengindikasikan bahwa tubuh, rahim, dan pilihan reproduksi perempuan menjadi target utama.
Hal ini dapat melanggengkan anggapan bahwa reproduksi semata-mata tanggung jawab perempuan.
Dorong Kebijakan Berperspektif HAM
Anggota Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani menegaskan bahwa kebijakan kependudukan yang adil bukanlah yang mengendalikan tubuh perempuan, melainkan yang memastikan perempuan dapat menentukan tubuhnya secara merdeka, aman, bermartabat, dan setara.
"Perempuan tidak boleh dipandang sebagai angka-angka yang menyangkut kesuburan, pengguna kontrasepsi, dan jumlah kehamilan," imbuhnya.
Komnas Perempuan mendorong pemerintah memperkuat perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam kebijakan kependudukan.
Hal ini termasuk mengintegrasikan penanganan kekerasan berbasis gender dan menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai objek.
Selain itu, mereka meminta layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, terjangkau, dan berbasis persetujuan. Percepatan penurunan angka kematian ibu terutama di wilayah tertinggal juga menjadi perhatian.
Pembagian tanggung jawab yang setara dalam reproduksi dan pengasuhan, termasuk keterlibatan laki-laki, juga didorong. Komnas Perempuan juga mengusulkan pengembangan kebijakan ekonomi perawatan dan perlindungan sosial yang responsif gender.
"Kebijakan kependudukan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila perempuan diakui sebagai subjek penuh, bukan sebagai instrumen pengendalian penduduk," kata Chatarina.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






