Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam kebijakan pengendalian penduduk yang dinilai masih menempatkan perempuan sebagai objek utama.

Anggota Komnas Perempuan Irwan Setiawan menyatakan bahwa kebijakan saat ini membebankan pemakaian kontrasepsi kepada perempuan untuk mencegah kehamilan.

>>> Pusat Nuklir Iran yang Dibidik Trump: Hasil Kerja Sama Rusia-China

Hal ini dianggap tidak adil dan perlu dihentikan.

"Kami mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk.

Sangat penting untuk memperkuat tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan bahkan dalam pengasuhan," kata Irwan di Jakarta, Rabu (15/7).

Menurut Komnas Perempuan, kebijakan yang menyasar perempuan mengindikasikan bahwa tubuh, rahim, dan pilihan reproduksi perempuan menjadi target utama.

Hal ini dapat melanggengkan anggapan bahwa reproduksi semata-mata tanggung jawab perempuan.

Dorong Kebijakan Berperspektif HAM

Anggota Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani menegaskan bahwa kebijakan kependudukan yang adil bukanlah yang mengendalikan tubuh perempuan, melainkan yang memastikan perempuan dapat menentukan tubuhnya secara merdeka, aman, bermartabat, dan setara.

>>> Kyohei Yoshino Ungkap Alasan Antusias Gabung Persija: The Jakmania Jadi Daya Tarik Besar

"Perempuan tidak boleh dipandang sebagai angka-angka yang menyangkut kesuburan, pengguna kontrasepsi, dan jumlah kehamilan," imbuhnya.

Komnas Perempuan mendorong pemerintah memperkuat perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam kebijakan kependudukan.

Hal ini termasuk mengintegrasikan penanganan kekerasan berbasis gender dan menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai objek.

Selain itu, mereka meminta layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, terjangkau, dan berbasis persetujuan. Percepatan penurunan angka kematian ibu terutama di wilayah tertinggal juga menjadi perhatian.

Pembagian tanggung jawab yang setara dalam reproduksi dan pengasuhan, termasuk keterlibatan laki-laki, juga didorong. Komnas Perempuan juga mengusulkan pengembangan kebijakan ekonomi perawatan dan perlindungan sosial yang responsif gender.

>>> John Herdman Cari 23 Pemain Pendobrak di Timnas Indonesia

"Kebijakan kependudukan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila perempuan diakui sebagai subjek penuh, bukan sebagai instrumen pengendalian penduduk," kata Chatarina.