Komnas Perempuan Soroti Pajak Pembalut di Indonesia Saat Negara Lain Bebaskan Tarif
Sabtu / 31-10-2026, 09:14 WIB
Sejumlah negara menerapkan tarif nol persen untuk produk menstruasi. Komnas Perempuan menyoroti pajak pembalut di Indonesia.
Sabtu / 31-10-2026, 09:14 WIB
Sejumlah negara menerapkan tarif nol persen untuk produk menstruasi. Komnas Perempuan menyoroti pajak pembalut di Indonesia.
Kamis / 29-10-2026, 08:56 WIB
Komnas Perempuan mengecam pembunuhan sadis istri siri dan anak di Madiun. Kasus ini dikategorikan sebagai femisida akibat kontrol dan relasi kuasa timpang.
Kamis / 24-09-2026, 12:15 WIB
Komnas Perempuan mendesak Kementerian Imipas membuka data remisi dan pembebasan bersyarat Bechi agar transparansi proses hukum teruji.
Rabu / 16-09-2026, 17:14 WIB
ANW mengajukan permohonan perlindungan ke Komnas Perempuan dan LPSK setelah melaporkan Betrand Peto atas dugaan kekerasan seksual dan mengalami doxing.
Rabu / 16-09-2026, 11:28 WIB
Korban dugaan kekerasan seksual yang menyeret Betrand Peto dijadwalkan mendatangi LPSK dan Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan hukum.
Kamis / 13-08-2026, 18:08 WIB
Polemik pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berakhir setelah bertemu Komnas Perempuan. Kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi perlindungan.
Rabu / 12-08-2026, 20:49 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dijadwalkan bertemu Komnas Perempuan untuk bersilaturahmi setelah polemik permintaan penggantian pejabat BGN Surabaya.
Rabu / 15-07-2026, 14:42 WIB
Komnas Perempuan mendorong pemerintah menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama pengendalian penduduk. Kebijakan dinilai tidak adil dan membebani perempuan.
Senin / 29-06-2026, 15:23 WIB
Komnas Perempuan meminta maaf atas pernyataan yang menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan YTR di Bandung belum termasuk penyiksaan menurut standar PBB. Lembaga ini menegaskan tetap fokus pada perlindungan korban.
Senin / 29-06-2026, 11:07 WIB
Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang menyebut kasus YTR bukan penyiksaan. Lembaga itu menegaskan tidak bermaksud mengecilkan penderitaan korban.
Sabtu / 27-06-2026, 08:42 WIB
Komnas Perempuan mengungkapkan penyiksaan terhadap YTR belum memenuhi standar Konvensi Anti Penyiksaan PBB karena belum ada unsur keterlibatan negara. Lembaga ini masih mendalami kemungkinan pembiaran.
Jumat / 26-06-2026, 17:35 WIB
Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan berat terhadap YTR di Bandung belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan menurut Konvensi Anti-Penyiksaan PBB, namun masih mendalami kemungkinan adanya unsur pembiaran negara.