Kemenimipas Dituntut Buka Data Pembebasan Bersyarat Bechi Demi Keadilan Publik
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuka data pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi.
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan penjelasan aparat tentang remisi terpidana belum cukup menjawab pertanyaan publik.
Bechi memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani masa penahanan selama tiga tahun satu bulan lebih tujuh hari.
Vonis awal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terpidana tersebut adalah tujuh tahun penjara.
Kepala Lapas Kelas I Malang Christo Victor Nixon Toar menjelaskan Bechi mendapatkan pembebasan bersyarat akibat akumulasi remisi keagamaan dan remisi umum.
Perhitungan dua pertiga masa pidana Bechi diklaim jatuh pada Agustus 2025.
Desakan Rincian Data Remisi
Komnas Perempuan meminta Kemenimipas merinci tanggal mulai penahanan, penghitungan masa pidana, hingga putusan yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman.
Lembaga tersebut juga menuntut keterbukaan mengenai jenis dan besaran setiap remisi yang diterima oleh terpidana.
Selain itu, hasil penilaian perilaku, tingkat risiko, masa pembebasan bersyarat, serta syarat pengawasan turut diminta untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
Maria menilai keterbukaan data penting untuk memastikan tidak ada kekeliruan penghitungan, penyimpangan prosedur, maupun perlakuan istimewa.
Informasi tersebut dinilai dapat disampaikan tanpa harus membuka identitas atau data pribadi korban.
Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas juga diminta melakukan pemeriksaan administratif secara independen untuk memastikan transparansi.
Pendamping korban Poppy R Dihardjo turut menyampaikan desakan agar dokumen remisi Bechi segera dipublikasikan.
Sorotan tajam muncul karena korban baru mengetahui kebebasan Bechi setelah terpidana tersebut kembali berada di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan pengawasan terhadap terpidana tidak boleh sekadar berhenti pada kewajiban melapor ke Bapas.
Negara didesak untuk memastikan rehabilitasi perubahan perilaku dijalankan sesuai mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Update Terbaru
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






