Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuka data pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan penjelasan aparat tentang remisi terpidana belum cukup menjawab pertanyaan publik.

Bechi memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani masa penahanan selama tiga tahun satu bulan lebih tujuh hari.

Vonis awal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terpidana tersebut adalah tujuh tahun penjara.

Kepala Lapas Kelas I Malang Christo Victor Nixon Toar menjelaskan Bechi mendapatkan pembebasan bersyarat akibat akumulasi remisi keagamaan dan remisi umum.

Perhitungan dua pertiga masa pidana Bechi diklaim jatuh pada Agustus 2025.

Desakan Rincian Data Remisi

Komnas Perempuan meminta Kemenimipas merinci tanggal mulai penahanan, penghitungan masa pidana, hingga putusan yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman.

Lembaga tersebut juga menuntut keterbukaan mengenai jenis dan besaran setiap remisi yang diterima oleh terpidana.

Selain itu, hasil penilaian perilaku, tingkat risiko, masa pembebasan bersyarat, serta syarat pengawasan turut diminta untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Maria menilai keterbukaan data penting untuk memastikan tidak ada kekeliruan penghitungan, penyimpangan prosedur, maupun perlakuan istimewa.

Informasi tersebut dinilai dapat disampaikan tanpa harus membuka identitas atau data pribadi korban.

Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas juga diminta melakukan pemeriksaan administratif secara independen untuk memastikan transparansi.

Pendamping korban Poppy R Dihardjo turut menyampaikan desakan agar dokumen remisi Bechi segera dipublikasikan.

Sorotan tajam muncul karena korban baru mengetahui kebebasan Bechi setelah terpidana tersebut kembali berada di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan pengawasan terhadap terpidana tidak boleh sekadar berhenti pada kewajiban melapor ke Bapas.

Negara didesak untuk memastikan rehabilitasi perubahan perilaku dijalankan sesuai mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.