Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turut menginvestigasi dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang.

Terlapor dalam kasus ini adalah Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM.

Peristiwa tersebut diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu tanggal 11 November.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi kejadian.

Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik.

Pejabat publik seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan alih-alih menjadi pelaku.

Pihaknya juga mendorong Polda NTT bersama Mabes Polri agar mengusut tuntas kasus tersebut.

Langkah ini diperlukan agar korban mendapatkan keadilan serta pelaku jera.

Komnas HAM mendesak penerapan pidana pemberatan sepertiga karena pelaku merupakan pejabat publik.

Desakan Penerapan Pidana Pemberatan

Anis menekankan bahwa pihaknya mendorong Polda NTT yang diasistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Mabes Polri agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas sehingga korban mendapatkan keadilan.

Lebih lanjut, Anis mengatakan Komnas HAM juga mendesak penerapan pidana pemberatan karena terlapor merupakan pejabat.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pemberatan sepertiga jika pelaku kekerasan seksual itu adalah seorang pejabat publik.

Menurutnya, penerapan pidana pemberatan itu bertujuan agar Yosef Lede diberikan efek jera.

Pasalnya, politikus partai Gerindra tersebut merupakan pejabat publik yang seharusnya melindungi dan mengayomi korban yang juga kelompok rentan.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial RWM yang berusia 21 tahun.

Peristiwa itu diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu tanggal 11 November lalu sekitar pukul 20.00 WITA.

Adapun kini Polda NTT tengah menyelidiki kasus tersebut melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO yang tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban.