Bupati Gowa Walk Out dari Sidang Pansus Hak Angket DPRD, Ini Alasannya
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang meninggalkan ruang sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa sebelum agenda pemeriksaan selesai pada Selasa (14/7/2026).
Kuasa hukum Husniah, Amirullah Mappaero, mengatakan kliennya memilih walk out karena hak-haknya sebagai pihak yang dimintai keterangan tidak dipenuhi oleh Pansus.
Husniah meminta agar pertanyaan disampaikan secara kolektif dan pembahasannya difokuskan pada ranah kebijakan pemerintahan. Namun permintaan itu tidak dikabulkan.
Selama proses pemeriksaan, terdapat sejumlah pertanyaan yang dinilai menyimpang dari substansi hak angket dan justru mengarah pada persoalan pribadi.
"Ada pertanyaan yang sensitif. Bahkan ada pembacaan pernyataan sikap keluarga yang menurut kami tidak berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan," ungkap Amirullah.
Kuasa hukum lainnya, Arie Dumais, menilai proses pemeriksaan belum berjalan adil berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Pasal tersebut memberikan ruang bagi pihak yang dimintai keterangan untuk memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis.
Arie membandingkan proses pemeriksaan terhadap Husniah dengan saksi lain yang sebelumnya diperiksa secara tertutup. Permintaan Bupati Gowa tidak mendapat respons dari Pansus.
"Kami melihat ada ketidakadilan dalam proses yang berjalan. Karena itu tim kuasa hukum memutuskan untuk walk out," jelas Arie.
Arie menegaskan Bupati Gowa telah menunjukkan iktikad baik dengan memenuhi panggilan Pansus. Keputusan menghadiri pemanggilan berikutnya akan dibahas bersama tim kuasa hukum.
Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Kasim Sila, mengatakan tidak ada lagi undangan untuk menghadirkan Bupati Gowa setelah meninggalkan ruangan sidang tanpa klarifikasi.
"Kita sudah anggap selesai untuk Ibu Bupati pemanggilannya pada hari ini karena dia sudah hadir. Dan jawabannya, itulah yang kita lihat," kata Kasim.
Rencananya, Pansus akan meminta keterangan Bupati Gowa terkait tiga persoalan: dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan beasiswa doktoral, dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan perbuatan tercela.
Meski bupati hadir singkat, Pansus tetap akan menyimpulkan hasil sidang yang telah berjalan. "Tanpa hadir pun kita bisa menyimpulkan, apalagi dia hadir," ujar Kasim.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






