DPR Buka Peluang Bentuk Lembaga Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa seluruh usulan yang masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dipertimbangkan.
Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil sitaan.
Saan mengatakan DPR belum mengambil keputusan terkait usulan tersebut. Menurutnya, semua masukan akan dibahas lebih lanjut selama proses penyusunan RUU berlangsung.
"Ya nanti kita lihat dalam proses perkembangannya ya, terkait dengan berbagai usulan ya, usulan termasuk lembaga-lembaga pengelolaan aset dan lain sebagainya itu nanti kita lihat dalam proses perkembangan pembahasannya.
Apakah itu nanti perlu atau tidak itu nanti kita lihat," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Selain lembaga pengelola aset, DPR juga menerima usulan pembentukan tim khusus untuk menangani perkara perampasan aset. Saan menegaskan seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan beleid tersebut.
"Termasuk semua hal. Nanti pasti masukan-masukan itu akan menjadi pertimbangan dan bahan ketika pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset," ujarnya.
Saan menambahkan DPR masih membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting agar aturan yang disusun lebih komprehensif.
"Masih didengar (semua masukan), kita akan membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi publik masyarakat terkait dengan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.
Jadi kita buka ruang seluas-luasnya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan banyak pihak mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil kejahatan.
Menurutnya, sejumlah pihak menilai pengelolaan aset tidak sebaiknya dibebankan kepada aparat penegak hukum.
"Banyaknya masukan soal perlunya lembaga khusus yang menangani soal pengelolaan aset ini yang hasil disitain ya.
Karena kalau katanya kalau hanya Kejaksaan, Kejaksaan itu kan tugasnya menyidik, menuntut dan lain sebagainya. Dia tidak ada soal mengelola ini aset ini di mana," ujar Habiburokhman.
Update Terbaru
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB






