Peradi Profesional Dorong RUU HPI Adaptif dengan Hukum Lintas Negara
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional mendorong agar Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) lebih adaptif terhadap hukum lintas negara yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) lanjutan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR di kompleks parlemen, Senin (13/7).
Ketua Peradi Profesional, Harris Arthur Haedar, menilai Indonesia perlu memiliki satu sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Baik yang modern, responsif, adaptif, dalam menghadapi perkembangan global, namun tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional Indonesia," ujar Harris dalam rapat.
Menurut Harris, hukum perdata internasional di Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai ketentuan, yurisprudensi, dan praktik peradilan.
Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait kompetensi keadilan, pilihan hukum, pengakuan putusan asing, dan pelaksanaan putusan internasional.
"Atas dasar itu lah, semua masukan yang kami sampaikan merupakan hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif oleh tim Peradi Profesional," katanya.
Usulan Kerja Sama Peradilan Internasional
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Profesional, Yuhelson, mengusulkan kerja sama peradilan internasional. Sebab, dalam RUU dan naskah akademik, ketentuan bantuan dari otoritas asing masih bersifat umum.
Menurut Yuhelson, ketentuan tersebut harus diatur secara jelas, mulai dari pertukaran informasi, alat bukti, hingga pemeriksaan saksi.
"Ini adalah hal-hal konkrit dan praktis yang kami alami dan semoga bisa diakomodir di dalam RUU HPI," kata dia.
Yuhelson juga mengusulkan harmonisasi antara perundang-undangan nasional. Pasalnya, hubungan RUU dengan undang-undang lain belum dijelaskan secara komprehensif dalam RUU maupun naskah akademik.
"Kami merekomendasikan harmonisasi dengan KUH Perdata, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, UU Penyelesaian Sengketa, UU Jabatan Notaris, UU Kepailitan, dan UU Administrasi Kependudukan," kata Yuhelson.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






