RUU Perampasan Aset Disebut Bisa Disahkan dalam 1 Jam, Asalkan...
Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyatakan bahwa tanpa dukungan partai-partai koalisi pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak akan pernah disahkan.
Ia meminta masyarakat tidak lagi menyalahkan PDI Perjuangan (PDIP) dan Ketua DPR RI Puan Maharani atas mandeknya pengesahan RUU tersebut.
"Buat kalian yang menyalahkan PDI Perjuangan dan Bu Puan Maharani soal UU Perampasan Aset, simak baik-baik.
UU Perampasan Aset gak bakal jadi kalo Koalisi Pemerintah tidak berniat mendukung sekalipun bu Puan Maharani pakai palu THOR mengetok," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (14/7).
Ia menambahkan, PDIP hanya memiliki sekitar 16% kursi di DPR, sehingga tidak cukup untuk memenuhi syarat kuorum.
Publik diminta menekan partai lain seperti Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB agar ikut mendorong pengesahan.
"Mereka bisa lho mengesahkan UU apapun dalam 1 jam. Jangan salah alamat lagi ya," tandasnya.
Proses Legislasi Butuh Persetujuan Kolektif
Sebuah RUU tidak bisa disahkan hanya oleh satu fraksi. Proses legislasi di DPR menuntut persetujuan kolektif lintas fraksi.
Bahkan jika kuorum terpenuhi, keputusan rapat paripurna tetap diambil melalui musyawarah mufakat atau voting mayoritas.
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024–2029, PDIP memiliki 110 kursi dari total 580 kursi DPR RI (sekitar 18,97%).
Tata tertib DPR mensyaratkan kuorum minimal 291 anggota (50% + 1). Dengan jumlah kursi yang dimiliki, PDIP jelas tidak bisa mencapai batas kuorum sendirian.
Ketua DPR, yang saat ini dijabat Puan Maharani, hanya berfungsi sebagai pemimpin sidang dan tidak memiliki hak veto untuk meloloskan atau membatalkan UU.
Jika partai-partai lain dalam koalisi tidak sepakat, maka RUU otomatis mandek.
Hingga pertengahan Juli 2026, DPR melalui Komisi III dan Badan Legislasi menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset masih masuk dalam Prolegnas Prioritas.
Komisi III saat ini aktif menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama masyarakat, akademisi, dan mahasiswa untuk mematangkan substansi pasal-pasal agar tidak menimbulkan multitafsir maupun celah kriminalisasi sebelum disahkan.
Update Terbaru
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB






