PDIP Desak Bahlil Diperiksa, Golkar Bela Skema Bisnis Batu Bara
Desakan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi distribusi batu bara untuk PLTU kembali mengemuka.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai tudingan tersebut tidak berdasar.
Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan batu bara dilakukan melalui skema bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B).
Menurut Bambang, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik bukan proses yang dijalankan langsung oleh Kementerian ESDM. Transaksi berlangsung antara PT PLN dan perusahaan pemasok batu bara.
"Jadi, yang perlu kita benahi adalah tata kelola pengadaannya di PLN.
Mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas dan volume, sampai dengan penerimaan batu bara harus dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi praktik fraud," ujar Bambang dalam keterangan pers, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan, jika ada dugaan penyimpangan, fokus pembenahan harus diarahkan pada sistem pengawasan dan mekanisme pengadaan yang dijalankan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi bisnis.
Pernyataan Bambang sekaligus merespons desakan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus yang meminta aparat penegak hukum memeriksa Menteri ESDM untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di sektor batu bara.
Bambang menilai mengaitkan dugaan korupsi distribusi batu bara dengan Menteri ESDM tidak tepat karena kementerian tidak menjadi pihak dalam kontrak pengadaan antara PLN dan pemasok.
Ia meminta proses hukum berpegang pada fakta dan mekanisme yang berlaku.
Perkara dugaan korupsi distribusi batu bara kini ditangani Kejaksaan Agung setelah dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, meski identitas dan konstruksi perkara masih menunggu penyampaian resmi.
Bambang berharap proses penegakan hukum berjalan objektif dan mampu mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pengadaan batu bara agar lebih transparan dan akuntabel.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






