Desakan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi distribusi batu bara untuk PLTU kembali mengemuka.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai tudingan tersebut tidak berdasar.

>>> Kejagung Terbitkan Surat Edaran Hentikan Pengumpulan Data MBG

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan batu bara dilakukan melalui skema bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B).

Menurut Bambang, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik bukan proses yang dijalankan langsung oleh Kementerian ESDM. Transaksi berlangsung antara PT PLN dan perusahaan pemasok batu bara.

"Jadi, yang perlu kita benahi adalah tata kelola pengadaannya di PLN.

Mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas dan volume, sampai dengan penerimaan batu bara harus dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi praktik fraud," ujar Bambang dalam keterangan pers, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan, jika ada dugaan penyimpangan, fokus pembenahan harus diarahkan pada sistem pengawasan dan mekanisme pengadaan yang dijalankan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi bisnis.

Pernyataan Bambang sekaligus merespons desakan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus yang meminta aparat penegak hukum memeriksa Menteri ESDM untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di sektor batu bara.

>>> Program AURA BRI Peduli Perkuat Kapasitas Kelompok Usaha di Bogor

Bambang menilai mengaitkan dugaan korupsi distribusi batu bara dengan Menteri ESDM tidak tepat karena kementerian tidak menjadi pihak dalam kontrak pengadaan antara PLN dan pemasok.

Ia meminta proses hukum berpegang pada fakta dan mekanisme yang berlaku.

Perkara dugaan korupsi distribusi batu bara kini ditangani Kejaksaan Agung setelah dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, meski identitas dan konstruksi perkara masih menunggu penyampaian resmi.

Bambang berharap proses penegakan hukum berjalan objektif dan mampu mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

>>> McGregor Jalani Operasi usai Kalah dari Holloway di UFC 329

Ia juga menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pengadaan batu bara agar lebih transparan dan akuntabel.