Mahfud MD Sebut Febrie Adriansyah Bisa Menang Praperadilan, KUHAP Tak Atur Pengalihan Penyidikan
"Ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara," tegasnya.
Selain mengkritisi aspek prosedural, Mahfud juga menyinggung dugaan bahwa pengalihan penanganan perkara tidak semata-mata dilandasi pertimbangan hukum.
Ia menyebut berkembang spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan keputusan itu dengan kompromi politik maupun upaya membatasi ruang lingkup penyidikan.
Kejaksaan Agung Beralasan Percepatan Penyelesaian Perkara
Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono menjelaskan penyerahan tiga perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga.
"Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," kata Rudi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Rudi, koordinasi antara penyidik Polri dan Kejaksaan Agung akan difokuskan pada penguatan alat bukti, optimalisasi barang bukti, serta percepatan proses penyidikan terhadap tiga perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai mekanisme yang ditempuh tidak bertentangan dengan KUHAP.
Ia menegaskan proses yang dilakukan bukanlah pelimpahan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), melainkan penyerahan penanganan penyidikan untuk dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung.
"Bukan dilimpahkan kok, dilimpahkan berkas lengkap, namanya P21. Tapi, diserahkan.
Nah, jadi nanti yang melanjutkan itu Kejaksaan," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senin.
Ketika ditanya apakah mekanisme tersebut sesuai dengan KUHAP, Hinca menjawab singkat bahwa proses tersebut tidak menyalahi aturan karena belum memasuki tahap pelimpahan berkas perkara.
Ia juga menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjalankan fungsi supervisi agar seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Update Terbaru
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB






