Praperadilan Roy Suryo Gugur, Publik Kehilangan Kesempatan Paksa Jokowi Tunjukkan Ijazah
Praperadilan yang diajukan Roy Suryo dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kuasa hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyebut berkas perkara Roy Suryo telah diterima PN Jakarta Timur sejak 23 Juni 2026.
Hal itu disampaikan dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).
Menurut kuasa hukum, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan Putusan MK No. 102/2015, pelimpahan perkara pokok otomatis menggugurkan kewenangan praperadilan.
Ia juga menekankan bahwa batu uji yang digunakan pemohon merujuk pada Pasal 361 huruf A UU No. 20 Tahun 2025, yang mengatur perkara lama tetap menggunakan KUHAP lama.
Advokat Ahmad Khozinudin menilai gugurnya praperadilan ini justru merugikan publik. Sebab, jika praperadilan dikabulkan dan status tersangka dianggap cacat, perkara tidak akan masuk ke pokok persidangan.
"Ketika praperadilan ini dikabulkan dan status tersangka itu dianggap cacat, maka sudah pasti enggak perlu pokok perkara, enggak perlu juga mengadili Jokowi," ungkap Khozinudin dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (14/7).
Ia menambahkan, kondisi ini memang menyelamatkan Roy, tetapi menghilangkan kesempatan publik memaksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hadir dan menunjukkan ijazah di persidangan.
"Roy memang selamat, tetapi bagi kepentingan rakyat, kita kehilangan kepentingan rakyat. Yakni apa?
Memaksa Joko Widodo untuk hadir persidangan dan menunjukkan ijazah. Tinggal satu langkah itu sebenarnya," tegasnya.
Khozinudin menjelaskan, putusan praperadilan pertama yang hanya menyangkut penangkapan dan penahanan masih memberi harapan perkara tetap berjalan.
Namun, praperadilan baru yang menyasar status tersangka bisa menjadi skenario penyelamatan sempurna bagi Jokowi.
"Maka kalau nanti status tersangka ini dikabulkan hakim berarti skenario penyelamatan Jokowi sempurna," tandasnya.
Dalam petitumnya, Roy Suryo meminta hakim tunggal mengabulkan seluruh permohonan, termasuk membatalkan tiga Sprindik Polda Metro Jaya sepanjang 2025–2026.
Ia juga meminta penetapan tersangka Pasal 32 ayat (1) UU ITE dinyatakan tidak sah serta pemulihan nama baiknya.
Roy menegaskan penetapan tersangka dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
Update Terbaru
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Profil Tutus Fatma Sri Agustini, Pemenang ke-15 Umrah Gratis dari Nusuk yang Identitas Medsosnya Masih Misterius
Rabu / 18-11-2026, 11:47 WIB
Spoiler kiDnap GAME Episode 7, Pilihan Sulit Lima Peserta dan Pengkhianatan yang Mengancam Kerja Sama
Rabu / 18-11-2026, 11:46 WIB
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Kurangi Risiko Bencana, Menko PMK Minta Mitigasi Banjir Dikuatkan
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Deretan 7 Aktris Populer yang Masuk Daftar Kandidat Bond Girl Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB






