Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus memunculkan analisis dari berbagai pihak.

Praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Candra menduga perkara itu tidak semata-mata penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi dinamika politik.

>>> Mahfud MD Sebut Febrie Adriansyah Bisa Menang Praperadilan, KUHAP Tak Atur Pengalihan Penyidikan

Menurutnya, penetapan Febrie sebagai tersangka berkaitan dengan sejumlah perkara yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan isu pergantian Jaksa Agung.

“Kasus Pertamina, seperti Ahok bilang di persidangan bahwa kalau berani pak hakim panggil Pak Jokowi. Kedua, kasus Nadiem,” kata Radjasa dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV.

Radjasa menduga hal itu memunculkan keresahan atau kemarahan karena Febrie dinilai mulai menggeser loyalitas politiknya ke Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengaitkan situasi itu dengan proses pencarian pengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin. Febrie sempat dipanggil Prabowo terkait jabatan tersebut.

“Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029, kan gitu. Nah, di situ sampel persoalannya,” ujar Radjasa.

Meski demikian, Radjasa menegaskan tidak mempersoalkan langkah aparat jika ada bukti tindak pidana. Namun ia mengingatkan agar proses hukum tidak dipengaruhi kepentingan politik.

>>> Trump Akui AS Tak Pernah Serius Bernegosiasi dengan Iran, Sebut MoU Hanya Tes

Ia menyoroti posisi Febrie di masa lalu yang kerap disebut dekat dengan Jokowi. Bahkan, Febrie pernah menjadi algojo paling beringas dalam menangani sejumlah perkara besar.

Radjasa menyinggung penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya yang menurutnya sarat nuansa politik. Ia mengklaim kedua perkara itu berkaitan dengan upaya pengambilalihan Partai Golkar oleh Jokowi.

Meski menilai tindakan Febrie tetap harus diproses jika terbukti melanggar hukum, Radjasa meminta agar perkara itu tidak dipolitisasi.

Ia juga berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo masih di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan lama. Sejumlah keputusan strategis, termasuk posisi Jaksa Agung, masih dipengaruhi dinamika politik.

“Inilah yang dinamakan politik saling sandera.

>>> Novel Baswedan: Korupsi Penegak Hukum Berjejaring, Kasus Zarof hingga Febrie

Menurut Mahfud MD, ini adalah mafia hukum sesungguhnya sehingga kejahatan kerah putih tidak pernah terungkap secara jelas,” kata Radjasa.