Praperadilan Roy Suryo Gugur, Advokat Sebut Bisa Selamatkan Jokowi dari Kewajiban Hadir
Gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Alasannya, perkara pokok terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kuasa hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara atas nama Roy Suryo telah diterima PN Jakarta Timur sejak 23 Juni 2026.
Pelimpahan ini otomatis menggugurkan kewenangan praperadilan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan Putusan MK No. 102/2015.
Advokat: Jika Dikabulkan, Jokowi Tak Wajib Hadir
Advokat Ahmad Khozinudin menilai, jika gugatan praperadilan Roy Suryo dikabulkan dan status tersangkanya dianggap cacat, maka perkara tidak akan masuk ke pokok persidangan.
Akibatnya, Jokowi tidak wajib hadir di pengadilan maupun menunjukkan ijazahnya.
"Ketika praperadilan ini dikabulkan dan status tersangka itu dianggap cacat, maka sudah pasti enggak perlu pokok perkara, enggak perlu juga mengadili Jokowi," ungkap Khozinudin dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (14/7).
Menurutnya, kondisi ini memang menyelamatkan Roy, tetapi justru merugikan publik. "Roy memang selamat, tetapi bagi kepentingan rakyat, kita kehilangan kepentingan rakyat.
Yakni apa? Memaksa Joko Widodo untuk hadir persidangan dan menunjukkan ijazah.
Tinggal satu langkah itu sebenarnya," tegasnya.
Khozinudin menambahkan, putusan praperadilan pertama yang hanya menyangkut penangkapan dan penahanan masih memberi harapan perkara tetap berjalan.
Namun, praperadilan baru yang menyasar status tersangka bisa menjadi skenario penyelamatan sempurna bagi Jokowi. "Maka kalau nanti status tersangka ini dikabulkan hakim berarti skenario penyelamatan Jokowi sempurna," tandasnya.
Dalam petitumnya, Roy Suryo meminta hakim tunggal mengabulkan seluruh permohonan, termasuk membatalkan tiga Sprindik Polda Metro Jaya sepanjang 2025–2026, menyatakan penetapan tersangka Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak sah, serta memulihkan nama baiknya.
Ia menegaskan penetapan tersangka dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






