Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong negara-negara anggota D-8 untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun standar halal yang terintegrasi dan saling diakui.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa halal tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan semangat kolaborasi dan standar yang kuat untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

>>> Harga Emas Antam Merosot Rp20 Ribu ke Rp2,615 Juta per Gram

Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Babe Haikal mengajak negara peserta membangun kesamaan visi pengembangan standar halal internasional.

Ia meyakini sinergi antarnegara menjadi fondasi penting mewujudkan ekosistem halal global yang kuat, inklusif, dan saling menguntungkan.

"Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan.

Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia," kata Babe Haikal.

Penguatan ekosistem halal merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai penggerak utama ekonomi halal dunia.

BPJPH dibentuk setingkat kementerian dan terhubung dengan sembilan kementerian.

Visi itu diterjemahkan BPJPH melalui semangat "Indonesia Halal untuk Masyarakat Dunia".

Babe Haikal menambahkan, Indonesia terus memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal di dalam negeri dan mengambil peran strategis di tingkat global.

"Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia," ujarnya.

Menurut Babe Haikal, halal bukan konsep baru di Indonesia.

Sejak era Presiden Soeharto, perhatian terhadap penyelenggaraan halal terus berkembang hingga lahirnya sistem Jaminan Produk Halal yang komprehensif.

>>> Paramount Tunda Produksi Landman Season 3 hingga Agustus 2026