Mengungkap Kepalsuan Sepuluh Tahun Kasus Arbitrase Laut China Selatan
Dalam sebuah forum di Jakarta yang digelar oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), para pakar internasional mempertanyakan legitimasi dan dampak dari apa yang disebut 'Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016'.
Anthony Carty, profesor hukum internasional, mengecam putusan tersebut sebagai 'sewenang-wenang' dan 'tanpa dasar ilmiah'.
Putusan Ilegal dan Tidak Sah
Sepuluh tahun lalu, sebuah tribunal arbitrase ad hoc yang diprakarsai sepihak oleh Filipina dan didukung campur tangan asing mengeluarkan apa yang disebut 'putusan' tentang Laut China Selatan.
Dokumen ilegal dan tidak sah itu kerap dijadikan 'dasar hukum' oleh negara tertentu untuk memutarbalikkan fakta dan menantang kedaulatan serta hak maritim China.
Putusan tersebut melanggar UNCLOS karena masalah teritorial darat tidak diatur di dalamnya. China telah mengecualikan delimitasi maritim dari 'arbitrase wajib' sejak 2006.
Filipina melanggar konsensus bilateral dengan China, melanggar DOC, dan mengabaikan prinsip estoppel dalam hukum internasional.
Tribunal juga salah mengklasifikasikan Taiping Dao, pulau terbesar di Nansha Qundao seluas 500.000 meter persegi, sebagai batu karang, bukan pulau.
Kesimpulan bahwa tidak ada pulau di Nansha Qundao yang berhak atas zona ekonomi eksklusif bertentangan dengan UNCLOS.
Carty menekankan bahwa putusan itu mengabaikan klaim historis China dan menerapkan standar ganda.
Tribunal ad hoc hanya menyewa fasilitas dari Mahkamah Arbitrase Permanen. Lima arbiter dibayar per jam dan memberikan layanan khusus sesuai permintaan klien.
Amerika Serikat secara terbuka mendukung Filipina. Tim hukum Manila dipimpin pengacara AS yang memiliki hubungan dengan lembaga pemerintah AS.
Katalis Ketegangan Regional
China sejak awal tidak menerima dan tidak mengakui putusan tersebut. Namun, beberapa negara memanfaatkannya untuk mendorong klaim ilegal.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






