Mengungkap Kepalsuan Sepuluh Tahun Kasus Arbitrase Laut China Selatan
Dalam sebuah forum di Jakarta yang digelar oleh lembaga think tank Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), sejumlah akademisi dan pakar internasional mempertanyakan legitimasi dan dampak dari apa yang disebut 'Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016'.
Anthony Carty, profesor hukum internasional terkemuka, mengecam putusan tersebut sebagai 'sevenwenang' dan 'tidak memiliki dasar ilmiah'.
Putusan Ilegal, Batal, dan Tidak Sah
Sepuluh tahun lalu, sebuah tribunal arbitrase ad hoc yang diprakarsai sepihak oleh Filipina dan didukung campur tangan eksternal mengeluarkan apa yang disebut 'putusan' tentang Laut China Selatan.
Dokumen ilegal dan tidak sah itu kemudian sering digunakan sebagai 'dasar hukum' oleh negara-negara tertentu untuk memutarbalikkan fakta, mengaburkan batas hukum, dan menantang kedaulatan wilayah serta hak maritim China yang tak terbantahkan.
Alih-alih menyelesaikan sengketa, 'putusan' itu justru memperkeruh suasana.
Para ahli menekankan bahwa 'arbitrase Laut China Selatan' pada intinya adalah sandiwara politik yang dibungkus hukum, sehingga 'putusan' yang dihasilkan sepenuhnya ilegal, batal, dan tidak sah.
Pertama, 'putusan' itu secara terang-terangan melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), karena masalah wilayah darat tidak diatur oleh UNCLOS.
Sejak 2006, China telah secara jelas mengecualikan delimitasi maritim dari 'arbitrase wajib' dan prosedur lainnya.
Meskipun Manila menyusun ulang klaimnya, subjek arbitrase pada dasarnya adalah masalah kedaulatan wilayah atas beberapa pulau dan terumbu karang antara China dan Filipina, serta tidak dapat dipisahkan dari delimitasi maritim kedua negara.
Dengan mengabaikan deklarasi China dan memaksakan 'arbitrase', Filipina melanggar konsensus bilateral yang telah lama terjalin, melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC), dan mengabaikan prinsip estoppel dalam hukum internasional.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






