Mengungkap Kepalsuan Sepuluh Tahun Kasus Arbitrase Laut China Selatan
Selain itu, 'arbitrase' telah memberikan dalih yang nyaman bagi kekuatan eksternal, terutama AS, untuk campur tangan dalam urusan regional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Washington dan sekutunya secara agresif meningkatkan jejak militer dan diplomatik mereka di kawasan.
Mereka melakukan 'operasi kebebasan navigasi' yang dipublikasikan secara luas untuk menantang China, memperluas latihan militer bersama yang bertujuan untuk pencegahan regional, dan meningkatkan bantuan keamanan dengan mentransfer perangkat keras canggih ke negara-negara tertentu.
Bersamaan dengan itu, mereka mengoordinasikan kampanye hubungan masyarakat yang menggambarkan Beijing sebagai 'pengganggu' untuk memanipulasi opini publik global.
Tidak diragukan lagi, hantu 'arbitrase' telah memperumit arsitektur stabilitas regional secara lebih luas.
Dengan meningkatkan ekspektasi negara-negara tertentu, hal itu memperkeras posisi tawar mereka dan mengikis insentif untuk negosiasi bilateral.
Hal ini juga menciptakan hambatan bagi konsultasi yang sedang berlangsung antara China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai Kode Etik (COC) di Laut China Selatan.
Kembali ke 'Cara Asia'
Laut China Selatan adalah jalur kehidupan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, serta merupakan salah satu jalur laut paling kritis di dunia.
Kawasan Asia-Pasifik, yang mencakup perairan vital ini, berfungsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi global.
Menjaga perdamaian di sini sangat penting tidak hanya bagi kemakmuran regional, tetapi juga bagi pembangunan global. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional dimaksudkan untuk memperjelas hak hukum dan mendorong rekonsiliasi.
Namun, kisah dekade terakhir membuktikan bahwa 'arbitrase Laut China Selatan' mencapai kebalikannya.
Alih-alih meredakan ketegangan, 'putusan' itu justru mengguncang perahu, memicu konfrontasi berulang, dan menabur ketidakpastian mendalam ke dalam lanskap keamanan regional.
Dwi Sasongko, CEO ISDS, mengatakan kepada Xinhua bahwa ekonomi Asia Tenggara sangat bergantung pada perdagangan internasional, investasi asing, dan konektivitas maritim.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






