KPK Tahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, Terima Gratifikasi Rp30 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam kasus gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Total gratifikasi yang diterima Ma'ruf selama menjabat Sekjen MPR periode 2016-2023 ditaksir mencapai Rp30 miliar.
Modus 'Uang Assalamualaikum' dan Jabatan Ganda
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan Ma'ruf diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Setjen MPR.
Jabatan ganda itu memberinya kendali penuh atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan tersebut.
Ma'ruf memiliki seorang kepercayaan bernama Zakaria yang bertugas menghubungi dan mengumpulkan para calon rekanan.
Sebelum mendapat pekerjaan, para rekanan dimintai fee dengan istilah 'uang hangus' atau 'uang assalamualaikum' sebesar sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan.
Total uang yang diterima Ma'ruf dari fee tersebut mencapai sekitar Rp7 miliar, baik secara langsung maupun melalui perantara Zakaria.
Akun Trading dan Rekening Nominee
Selain fee tunai, Ma'ruf juga menerima akun trading dari salah satu korporasi pialang yang ditunjuk memenangkan paket pekerjaan di Setjen MPR.
Nilai akun trading tersebut diperkirakan mencapai Rp14,4 miliar.
Ma'ruf juga membuka rekening nominee atas nama Fauzul Akhyar dari PT Valbury Ecapital, perusahaan penyedia alat tulis kantor di Setjen MPR.
Melalui rekening tersebut, antara 2021-2022 Ma'ruf diduga menerima Rp16,4 miliar.
Total gratifikasi yang diterima Ma'ruf melalui rekening dan akun trading mencapai sekitar Rp30 miliar.
Ma'ruf tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana diwajibkan undang-undang.
Ia juga tidak dapat membuktikan bahwa seluruh penerimaan itu berasal dari sumber yang sah.
KPK resmi menahan Ma'ruf selama 20 hari pertama terhitung 9-28 Juli 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Ia disangkakan melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






