Pos Indonesia Gandeng KPK Perkuat Budaya Antikorupsi dan Tata Kelola Perusahaan
PT Pos Indonesia (Persero) terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pos Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sharing Expert bertajuk "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Bingkai Business Judgment Rule (BJR)".
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman jajaran pimpinan terhadap aspek hukum korporasi, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.
Corporate Secretary Pos Indonesia, Iwan Gunawan, mengatakan melalui forum ini peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep Business Judgment Rule (BJR).
BJR menjadi landasan pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan secara profesional, beritikad baik, dan sesuai ketentuan hukum.
"Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, mitigasi risiko hukum, serta langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perusahaan," jelas Iwan, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, penguatan budaya integritas merupakan pondasi penting dalam mendukung transformasi perusahaan. Terlebih saat ini keterbukaan informasi menjadi hal utama untuk menuju perusahaan yang mengedepankan prinsip GCG.
"Pos Indonesia berkomitmen menjalankan seluruh proses bisnis secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan setiap pemimpin memahami aspek hukum dalam setiap pengambilan keputusan bisnis," ujar Iwan.
Kolaborasi dengan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Dengan meningkatnya pemahaman pimpinan terhadap tata kelola dan risiko hukum, perusahaan optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang semakin terpercaya, profesional, dan berintegritas.
Kegiatan ini juga diharapkan mendorong penerapan prinsip GCG, memperkuat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001, serta membangun lingkungan kerja bebas dari korupsi, suap, dan fraud.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






