PBNU Tolak Tiga Rancangan Aturan Tembakau yang Ancam Petani dan Pekerja Nahdiyin
Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lesbumi PBNU) secara resmi menolak tiga rancangan regulasi pengendalian tembakau yang tengah disusun Kementerian Kesehatan.
Penolakan itu disampaikan melalui petisi yang dikirimkan ke Kemenkes, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah lembaga negara dan asosiasi pemerintah daerah.
Ketua Lesbumi PBNU Jadul Maula mengatakan regulasi tersebut belum tentu efektif untuk kesehatan, tetapi hampir pasti mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.
"Peraturan ini tidak adil bagi rakyat ketika kondisi ekonomi sedang turun. Justru akan melemahkan semangat daya hidup rakyat," ujarnya saat menyampaikan petisi.
Tiga rancangan yang ditolak meliputi aturan batas kandungan nikotin dan TAR, larangan bahan tambahan produk tembakau dan rokok elektronik, serta standardisasi kemasan polos.
Menurut Jadul, tembakau dan kretek telah menjadi bagian dari sejarah dan kebudayaan Nusantara, bukan sekadar komoditas ekonomi.
"Tembakau sudah menjadi bagian dari perjalanan Nahdlatul Ulama. Kebijakan yang menyasar industri ini harus mempertimbangkan hal-hal tersebut," jelasnya.
Lesbumi menilai pembatasan kadar nikotin dan TAR sulit diterapkan pada karakteristik tembakau lokal. Larangan bahan tambahan dan pengaturan kemasan juga dinilai melemahkan daya saing rokok kretek nasional.
Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi Soeharjono menambahkan, dampak regulasi tidak hanya dirasakan industri rokok, tetapi juga jutaan pekerja di sektor turunannya.
"Berdasarkan data Kemenaker, setidaknya 6 juta jiwa akan terdampak jika regulasi ini diberlakukan. Bukan hanya petani atau buruh tembakau, tetapi juga pedagang kecil," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menekan produksi industri hasil tembakau dapat memperbesar risiko PHK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.
"Kami mendukung upaya kesehatan, tetapi kebijakan harus proporsional. Jangan sampai tujuan melindungi kesehatan justru menimbulkan pengangguran dan melemahkan ekonomi masyarakat," pungkasnya.
Update Terbaru
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB






