Hamas secara resmi membubarkan pemerintahan de facto mereka di Jalur Gaza setelah 18 tahun berkuasa.

Keputusan ini diumumkan pada Senin (6/7) dan disebut sebagai langkah maju dalam rencana yang didukung Amerika Serikat untuk wilayah tersebut.

>>> Microsoft PHK 4.800 Karyawan di Tengah Restrukturisasi Xbox

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza," ujarnya.

Keputusan ini membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di Gaza.

Hamas telah memimpin wilayah tersebut sejak merebut kendali dari Fatah pada 2007 setelah memenangkan pemilu legislatif setahun sebelumnya.

Transisi ke Komite Teknokrat

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan pengunduran diri.

>>> Bambang Pacul Santai Tanggapi Rencana PSI Jadikan Jateng Kandang Gajah

Al Farra membubarkan komite tersebut untuk mempermudah transisi kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

NCAG merupakan komite teknokrat yang saat ini berbasis di Kairo, Mesir.

Langkah ini diambil setelah Hamas digempur habis-habisan oleh Israel dan AS berinisiatif mendirikan Board of Peace (BOP) untuk membangun kembali Gaza.

Hamas, yang merupakan akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, adalah kelompok nasionalis dan Islamis yang berdedikasi mendirikan negara Palestina merdeka.

Mereka menjadi pemerintah de facto di Gaza sejak 2007.

>>> Pengakuan Pengidap Kanker Paru soal Gejala Awal yang Dialami

Pada 2006, Hamas berhasil meraih 74 dari 132 kursi parlemen, sementara Fatah hanya memperoleh 45 kursi. Hasil ini menjadikan Hamas kekuatan politik utama dalam Dewan Legislatif Palestina.