Kelompok militan Hamas membubarkan pemerintahan administratifnya di Jalur Gaza pada Senin, 6 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyerahkan wewenang lokal kepada komite teknokrat yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengalihan administratif ini bertujuan menyerahkan operasi sehari-hari kepada staf profesional di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berbasis di Kairo.

>>> Penyeberangan Bakauheni-Merak Normal Meski Anak Krakatau Siaga

Komite tersebut diketuai oleh insinyur Ali Shaath.

Dalam konferensi pers di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir al-Balah, Ismail al-Thawabta, direktur umum Kantor Media Pemerintahan Hamas, menjelaskan status pegawai negeri di bawah pengaturan baru.

"Semua karyawan yang bekerja dalam penyediaan layanan adalah 'pegawai negara' dan siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," ujarnya.

Pengumuman ini merupakan langkah administratif untuk memenuhi kerangka perdamaian regional yang lebih luas. "Langkah positif menuju implementasi kesepakatan gencatan senjata," kata Hazem Qassem, juru bicara Hamas.

Dewan Perdamaian, entitas pemerintahan dan rekonstruksi baru yang dipimpin Presiden Donald Trump, merespons melalui X. Mereka menyatakan akan menilai perkembangan berdasarkan "tindakan, bukan janji."

Ketua komite Ali Shaath dalam pernyataan resmi di X merinci lingkungan operasional yang dibutuhkan timnya.

Ia menekankan "satu otoritas pemerintahan yang beroperasi di bawah satu kerangka hukum" dan "aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut."

>>> Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Tren Penurunan Indeks Harga

Transisi ini terjadi sembilan bulan setelah gencatan senjata awal ditandatangani. Namun, negosiasi antara Israel dan Hamas masih buntu terkait implementasi fase kedua.

Israel menolak pengunduran diri administratif Hamas sebagai manuver politik yang tidak relevan.

"Pengunduran diri yang disebut-sebut dari pemerintah Hamas, di mana semua anggota Hamas tetap pada posisi mereka, adalah spin yang tidak berarti," kata seorang pejabat Israel anonim.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa serangan militer Israel telah menewaskan 73.098 warga Palestina sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Serangan itu dipicu oleh serangan pimpinan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

Serangan Israel hampir setiap hari masih berlanjut.

>>> PM India Narendra Modi Tiba di Jakarta, Disambut Presiden Prabowo

Petugas kesehatan melaporkan setidaknya lima orang tewas di Kota Gaza dan Khan Younis pada Senin, sementara lima tentara Israel tewas sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.