Hamas Bubarkan Pemerintahan di Gaza Usai Bertemu Penasihat Trump
Kelompok Hamas Palestina secara resmi mengumumkan pembubaran pemerintahan di Jalur Gaza pada Senin (6/7), setelah memerintah selama hampir dua dekade.
Pembubaran ini disebut akan membuka jalan bagi komite teknokrat untuk menerapkan pemerintahan sipil di wilayah tersebut.
Kepala komite darurat pemerintah, Mohammed Al Farra, mengajukan pengunduran diri dan mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah.
"Sebagai demonstrasi keseriusan langkah-langkah ini, dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati, dan untuk memfasilitasi proses transisi administratif," demikian pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza, seperti dilansir Al Jazeera.
Seorang pejabat Hamas mengatakan kelompok itu menginginkan masuknya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dengan cepat.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyatakan, "Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan dalih apa pun bagi pendudukan (Israel), yang terus melakukan agresi dan pemusnahan."
"Kami berharap (NCAG) segera hadir, dan Hamas menegaskan kesiapannya untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut untuk memastikan keberhasilannya," imbuh Qassem.
Kepala NCAG, Ali Shaath, menyambut baik pengumuman Hamas.
"Kami menegaskan bahwa (NCAG) sepenuhnya siap untuk memikul tanggung jawab nasionalnya segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia," tulis Shaath di media sosial.
NCAG diketahui telah bermarkas di luar Gaza selama berbulan-bulan, karena Israel berat hati mengizinkan komite itu masuk ke Jalur Gaza.
Sebelumnya, stasiun televisi pemerintah Israel melaporkan bahwa seorang pejabat senior Hamas, Khalil Al Hayya, baru-baru ini bertemu dengan seorang penasihat Presiden AS Donald Trump di Qatar.
Laporan ini muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung di Israel soal hasil perang di Gaza dan kemampuan Hamas di masa depan.
Komentator Israel, Avi Issacharoff, berpendapat meski hampir tiga tahun perang, Hamas sebenarnya masih mempertahankan kendali politik atas Gaza dan sedang membangun kembali kemampuan militernya.
Issacharoff menulis bahwa Israel memandang perlawanan mereka ke Hamas adalah hal yang perlu, karena mereka meyakini sayap militer kelompok itu mendapat manfaat dari pendapatan pajak dan sumber daya kemanusiaan yang masuk ke Gaza.
Update Terbaru
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB






