Pemerintah China resmi memberlakukan aturan keamanan nasional untuk investasi ke luar negeri mulai 1 Juli 2026.

Regulasi ini memperketat pengawasan terhadap arus modal dan transfer tenaga kerja lintas batas.

>>> Babak I Piala Dunia: Habib Diarra Antar Senegal Unggul 1-0 atas Belgia

Aturan yang pertama kali diumumkan pada 1 Juni tersebut memberikan kerangka hukum luas bagi pemerintah untuk memengaruhi investasi keluar.

Kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya persaingan teknologi dengan Amerika Serikat.

Regulasi menyatakan bahwa investasi ke luar negeri harus mematuhi 'konsep keamanan nasional secara menyeluruh'. Pemerintah juga berupaya menyeimbangkan pertimbangan domestik dan internasional.

Kerangka aturan baru memberi kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau investasi atau transfer yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional.

Beijing memandang sektor seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan teknologi hijau sebagai bidang strategis.

Pembatasan tidak hanya mencakup barang dan data, tetapi juga ekspor jasa, termasuk pengiriman tenaga ahli teknis ke luar negeri dan penyelenggaraan pelatihan di luar negeri.

>>> Ismael Saibari Resmi Gabung Bayern Munchen Usai Tampil Gemilang di Piala Dunia 2026

Dewan Negara China menyatakan aturan ini bertujuan meningkatkan kualitas investasi ke luar negeri.

Namun, sebagian investor khawatir kebijakan tersebut akan membatasi akses ekosistem teknologi China ke pasar global. Beijing selama ini kerap memandang transaksi lintas negara dengan hati-hati.

Pada April lalu, badan perencana ekonomi tertinggi China menggagalkan upaya Meta Platforms untuk mengakuisisi startup AI Manus.

Startup itu dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan di China tetapi kini berbasis di Singapura.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China menyatakan langkah China memperkuat tren yang telah mereka amati.

>>> Anime Casino Games: Ketika Slot Reels Bertemu Energi Manga

Pada Mei lalu, komisi bipartisan itu memperingatkan bahwa pemerintah China memiliki keleluasaan besar dalam menentukan pelanggaran, sehingga menciptakan risiko bagi perusahaan asing.