Laporan Korupsi di BUMN Bakal Terhubung Langsung ke KPK
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana menghubungkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS) di seluruh BUMN dengan sistem milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola perusahaan pelat merah.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan seluruh BUMN ke depan diharapkan terhubung dengan sistem WBS KPK.
"Yang kami harapkan nanti akan terintegrasi.
Seluruh BUMN harus terintegrasi dengan KPK," kata Dony usai pertemuan dengan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Dony, integrasi tersebut merupakan komitmen Danantara untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan transparan dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Ia menegaskan penguatan sistem pelaporan pelanggaran menjadi fondasi agar BUMN dikelola secara profesional dan akuntabel.
"Karena kami mau BUMN-BUMN ini ke depan betul-betul dikelola dengan baik dan sesuai dengan governance yang ada," ujarnya.
Selain integrasi WBS, Danantara juga berkomitmen memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tepat waktu.
Dony berharap sinergi antara Danantara dan KPK berlanjut melalui pendampingan dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif di seluruh BUMN.
"Kami berharap antara Kedeputian Pencegahan dengan Danantara ini bukan sekadar kerja sama tertulis, melainkan menjadi bagian dari keseharian pengelolaan BUMN," katanya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan pihaknya tengah membangun kolaborasi untuk menghubungkan sistem WBS KPK dengan sistem pelaporan BUMN.
Melalui integrasi tersebut, seluruh laporan dari BUMN akan diterima KPK tanpa proses penyaringan di tingkat awal.
Selanjutnya, KPK akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
"Dengan demikian semua informasi yang masuk tidak dipilah dan dipilih, namun seluruhnya masuk ke KPK.
Biarkan nanti KPK yang memilah apakah laporan tersebut terkait tindak pidana korupsi atau bukan," ujar Aminudin.
KPK juga mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN serta penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Danantara dan BUMN.
Salah satu upaya yang didorong ialah setiap unit kerja memiliki personel tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), dan Corruption Risk Assessment (CRA).
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






