Warga lain, Aleksius Opin Kadut, menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran. "Ini bukan solusi.

Pemerintah harus cari cara agar rakyat mampu membayar, bukan mempersulit hidupnya. Kalau akses BBM terhambat, dampaknya dirasakan semua orang, bahkan bisa muncul penyalahgunaan baru," ujarnya.

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, menyatakan siap menjadi jembatan aspirasi. "Kami dengar keluhan langsung di lapangan.

Ini bukan menolak kewajiban, tapi meminta kebijakan yang masuk akal. Semua masukan akan kami bawa ke pembahasan untuk mencari jalan tengah," jelasnya.

Hingga saat ini, warga masih berharap pemerintah provinsi membuka ruang dialog untuk merevisi aturan tersebut.

>>> NHTSA Usul Mobil Otonom Tak Perlu Pedal Rem Demi Keselamatan

Belum ada pernyataan resmi dari Pemprov NTT maupun Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena terkait protes ini.