Ekonom AS Ungkap Rekomendasi Hapus Subsidi BBM Sejak 1998, Kini Rakyat Protes

Ekonom Amerika Serikat Steve Hanke menyoroti aksi demonstrasi besar di Surabaya yang memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Hanke mengingatkan bahwa sejak 1998, saat ia menjadi penasihat ekonomi Presiden Soeharto, dirinya sudah merekomendasikan agar subsidi BBM dihapus.

>>> Sederet Poin Utama Rancangan Kesepakatan Damai Israel-Lebanon

Menurut profesor ekonomi terapan di Johns Hopkins University itu, jika rekomendasi tersebut dijalankan sejak dulu, subsidi BBM sudah menjadi “sejarah kuno” dan tidak lagi membebani negara.

"#IDNWatch: Setelah kenaikan harga BBM sebesar 30%, protes terhadap Prabowo meluas ke jalanan Surabaya. Sebagai Penasihat Ekonomi Presiden Soeharto, saya merekomendasikan penghapusan subsidi BBM pada tahun 1998.

Jika subsidi dihapus pada 1998, maka subsidi BBM sudah menjadi sejarah kuno," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Minggu (28/6).

Kenaikan Harga BBM Picu Demonstrasi

Sebagai catatan, harga BBM non-subsidi Pertamax mulai 10 Juni 2026 naik sekitar 32%, dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Gelombang demonstrasi besar pun pecah pada Jumat (26/6/2026) di depan Gedung Negara Grahadi dan DPRD Surabaya.

>>> Pramono-Rano Ungkap 7 Proyek Infrastruktur Jelang 5 Abad Jakarta

Massa yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan masyarakat mengatasnamakan Warga Surabaya Turun ke Jalan dengan mengusung tagline #IndonesiaSekarat.

Juru bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, menyebut aksi ini sebagai kelanjutan dari perlawanan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM semakin membebani pelaku usaha kecil.

“Hari ini adalah perpanjangan atau napas dari perlawanan Kota Surabaya. Saya merasa bahwa memang banyak sekali bahan pokok yang naik, yang kemudian dikeluhkan oleh customer-customer saya.

Itu representasi dari saya sendiri selaku pedagang kecil,” katanya, Jumat.

>>> Hasil Piala Dunia 2026: Imbang vs Kolombia, Portugal di Jalur Neraka

Salah satu tuntutan utama massa adalah agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.