Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan bahwa banyak pihak sempat menyarankannya untuk tidak menerima tawaran menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Pengakuan itu disampaikan Nadiem saat membacakan duplik dalam sidang kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/6/2026).

in1

>>> Samsung Hadirkan Iklan Belanja Langsung di Samsung TV Plus

"Mereka mengatakan bahwa politik itu banyak risikonya dan mereka merasa orang seperti saya terlalu 'lempeng' untuk pemerintahan," ujar Nadiem di hadapan majelis hakim.

Menurut Nadiem, tidak sedikit pula yang mengingatkannya bahwa seseorang yang berpegang teguh pada prinsip kerap menghadapi banyak hambatan dalam birokrasi.

Terlebih, saat itu dirinya tidak memiliki dukungan partai politik sehingga dinilai rentan menghadapi berbagai tekanan.

Meski demikian, seluruh masukan dan peringatan tersebut telah dipertimbangkannya secara matang. Namun, kata Nadiem, ada panggilan hati yang membuatnya tetap menerima amanah tersebut.

Saat ditunjuk menjadi menteri, Nadiem mengaku baru berusia 35 tahun dan menyadari usianya masih sangat muda untuk memimpin sebuah kementerian.

"Tetapi yang tidak terduga bagi saya adalah pilihan sektornya," ucap dia.

Nadiem mengungkapkan, Presiden Jokowi saat itu tidak mempertimbangkannya untuk memimpin sektor yang lebih dekat dengan latar belakang profesionalnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau investasi.

>>> Bocoran Baru: Semua Opsi Warna Galaxy Watch 9 dan Galaxy Watch Ultra 2

Sebaliknya, ia justru dipercaya memimpin sektor pendidikan.

Sebelum akhirnya menerima jabatan tersebut, Nadiem mengaku sempat berdiskusi panjang dengan keluarga dan koleganya. Sebagian besar dari mereka, kata dia, menyarankan agar dirinya tidak masuk ke pemerintahan.

Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara