Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN
Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan oleh eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers pada Selasa (23/6/2026).
Menurut Syarief, keputusan itu didasarkan pada hasil analisis penyidik terhadap posisi Sony dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejagung menilai Sony bukanlah pelaku di tingkat bawah yang bisa membuka jaringan lebih besar, melainkan bagian penting dalam struktur perkara.
Syarief menjelaskan bahwa Sony disebut memiliki peran sentral dalam penentuan dan verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG.
“Kami menyimpulkan bahwa pertama SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG,” ujarnya.
Dengan posisi tersebut, penyidik menilai Sony tidak memenuhi kriteria sebagai JC yang umumnya diberikan kepada pelaku dengan peran lebih kecil yang bersedia membuka aktor utama.
Selain itu, Kejagung juga menemukan bahwa dalam pemeriksaan terakhir, Sony belum sepenuhnya mengakui perbuatannya sebagaimana disangkakan.
Padahal, pengakuan merupakan salah satu syarat penting dalam penetapan status JC.
“Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan,” kata Syarief.
Meski demikian, Kejagung tetap mengapresiasi informasi yang disampaikan Sony selama proses penyidikan.
Informasi tersebut dinilai membantu membuka sejumlah fakta terkait dugaan korupsi program MBG.
“Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk Justice Collaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada,” lanjut Syarief.
Sebelumnya, Sony melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan JC dengan klaim memiliki informasi penting, termasuk menyeret sekitar 41 nama yang diduga terlibat.
Namun, langkah tersebut belum cukup untuk mengubah status hukumnya di mata penyidik.
Dengan keputusan ini, proses hukum terhadap Sony tetap berjalan tanpa status JC, sementara penyidikan kasus korupsi MBG terus dikembangkan oleh Kejagung.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






