Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik rencana penutupan hingga 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini tidak semata-mata untuk efisiensi, tetapi juga untuk menghentikan praktik korupsi yang selama ini ditutupi oleh para direksi.

in1

>>> Prabowo Akan Tutup 700-800 BUMN yang Merugi, Ini Sektornya

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (24/6/2026).

Ia menilai banyak perusahaan pelat merah tidak lagi memberikan manfaat dan justru menjadi beban keuangan negara.

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan.

Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan penutupan perusahaan negara yang tidak sehat telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar.

Negara berhasil menghemat triliunan rupiah hanya dari menghentikan operasional perusahaan yang terus merugi.

Ia menjelaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk membiayai direksi, komisaris, hingga operasional perusahaan-perusahaan tersebut sangat besar, meskipun sebagian besar tidak menghasilkan keuntungan.

Karena itu, pemerintah memilih langkah tegas dengan memangkas jumlah perusahaan pelat merah yang tidak produktif.

Prabowo mengungkapkan hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang dianggap tidak layak dipertahankan. Langkah tersebut disebut baru tahap awal dari program restrukturisasi besar-besaran.

>>> NPC Indonesia Sambut Baik Kebijakan Anggaran Multiyears untuk Pelatnas

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus.

Perusahaan negara milik rakyat, 200 kalau tidak salah. Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," ujarnya.