Satgas PASTI Tutup Ratusan Aktivitas Keuangan Ilegal Hingga Mei 2026
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha 228 pedagang aset keuangan digital ilegal dan 27 entitas gadai swasta tanpa izin di Indonesia.
Penertiban dilakukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial akibat penawaran tanpa izin resmi.
Penutupan puluhan usaha gadai ilegal gencar dilaksanakan pada April hingga Mei 2026. Pelanggaran terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Aturan tersebut mewajibkan seluruh pelaku usaha pergadaian mengantongi izin resmi paling lambat 12 Januari 2026.
Usaha gadai ilegal dinilai membahayakan konsumen karena bunga tinggi, perjanjian tidak jelas, dan lemahnya penjagaan barang jaminan.
Selain sektor pergadaian, perdagangan aset kripto juga diperketat. Regulasi mewajibkan setiap aktivitas perdagangan aset kripto terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pihak berwenang menemukan banyak entitas ilegal yang memanfaatkan media sosial, grup percakapan, dan situs web untuk mempromosikan investasi.
Mereka menjanjikan keuntungan tetap dan pendapatan pasif tanpa risiko.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur skema penawaran yang tidak masuk akal. Ia menekankan pentingnya memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi.
"Masyarakat perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi, memeriksa apakah aset kripto yang diperdagangkan masuk dalam Daftar Aset Kripto (DAK), menghindari penawaran dengan skema yang tidak logis, serta memahami risiko investasi sebelum mengambil keputusan," kata Hudiyanto.
Satgas PASTI menekankan bahwa penawaran investasi tanpa otorisasi resmi sangat menyesatkan karena mengabaikan mekanisme perlindungan konsumen.
Riset mendalam dan pemahaman karakteristik instrumen investasi wajib dilakukan calon investor sebelum menempatkan dana.
"Langkah kehati-hatian menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat investasi ilegal dan penawaran aset digital yang tidak memiliki izin resmi," tambah Hudiyanto.
Update Terbaru
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Profil Tutus Fatma Sri Agustini, Pemenang ke-15 Umrah Gratis dari Nusuk yang Identitas Medsosnya Masih Misterius
Rabu / 18-11-2026, 11:47 WIB
Spoiler kiDnap GAME Episode 7, Pilihan Sulit Lima Peserta dan Pengkhianatan yang Mengancam Kerja Sama
Rabu / 18-11-2026, 11:46 WIB
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB






