Satgas PASTI Hentikan 228 Pedagang Aset Kripto Ilegal
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menindak tegas pelaku usaha keuangan tanpa izin.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, otoritas tersebut menghentikan operasional 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal.
Perdagangan aset kripto di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Regulasi ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, yang menetapkan Daftar Aset Kripto (DAK) secara resmi oleh Bursa Kripto.
Entitas ilegal kerap memanfaatkan platform digital untuk menjaring korban. Mereka menawarkan investasi melalui media sosial, situs web, dan grup percakapan tanpa izin resmi.
Pola penawaran yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat, dan pendapatan pasif tanpa risiko. Namun, penawaran tersebut tidak disertai sistem proteksi yang jelas.
"Sepanjang Januari s.
d Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Satgas PASTI, Senin (22/6/2026).
Panduan Aman Berinvestasi dari Satgas PASTI
Masyarakat diimbau untuk memeriksa legalitas perusahaan sebelum menempatkan dana. Pastikan lembaga tersebut memiliki izin operasional dari otoritas berwenang.
Langkah selanjutnya adalah meneliti produk digital yang ditawarkan. Calon investor wajib memastikan aset kripto yang diperdagangkan masuk dalam Daftar Aset Kripto resmi.
Masyarakat juga diminta bersikap kritis terhadap skema keuntungan. Hindari penawaran investasi dengan skema keuntungan yang tidak logis.
Penertiban Usaha Gadai Swasta Tanpa Izin
Selain aset kripto, Satgas PASTI juga membekukan operasional 27 entitas gadai swasta ilegal sepanjang April hingga Mei 2026.
Tindakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Berdasarkan Pasal 319 UU P2SK, pelaku usaha pergadaian diberikan tenggat waktu hingga 12 Januari 2026 untuk memenuhi persyaratan perizinan.
Usaha gadai tanpa izin dinilai merugikan karena menerapkan bunga tinggi, perjanjian tidak transparan, dan proteksi lemah terhadap barang jaminan.
Update Terbaru
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






