Tanpa referensi harga yang jelas, pabrik kelapa sawit komersial memiliki ruang lebih besar menentukan harga pembelian TBS.

Sedangkan petani plasma yang hanya sekitar tujuh persen masih memiliki perlindungan melalui mekanisme penetapan harga pemerintah daerah, namun tetap terdampak karena formula harga mengacu pada tren harga CPO sebelumnya yang telah mengalami penurunan.

in1

Oleh karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali Bursa CPO Indonesia serta memastikan tender KPBN berjalan normal agar tercipta transparansi harga yang adil bagi petani.

>>> Glory Harimas Sihombing Jadi Sorotan Usai Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Program MBG

Selain itu, asosiasi juga mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS petani di bawah harga kewajaran.

"Perusahaan yang sengaja menekan harga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus ditindak tegas. Langkahnya bisa melalui pembentukan satgas hingga pencabutan izin usaha," ujar Gulat.

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur, Betman Siahaan mengungkapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser menjadi wilayah yang paling terdampak serangan ganoderma dan kumbang tanduk.

Ia menilai masih banyak petani yang belum memahami gejala awal penyakit Ganoderma sehingga penanganannya sering terlambat.

"Banyak petani mengira tanaman mati karena tersambar petir, padahal penyebab sebenarnya adalah infeksi jamur pada akar dan batang," ujar dia dalam kegiatan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menyinggung penurunan harga TBS di Kalimantan Timur berdasarkan hasil rapat nasional Apkasindo, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram sempat anjlok hingga Rp1.200 per kilogram.

Pada harga tersebut, sebagian besar pendapatan petani habis untuk biaya panen dan transportasi yang mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram.

"Keuntungan bersih petani hanya sekitar Rp200 per kilogram. Banyak petani akhirnya memilih menunda panen karena tidak lagi ekonomis," ujarnya.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaku usaha pengumpul atau RAM yang mengalami kerugian besar akibat stok sawit menumpuk saat harga turun secara mendadak.

Apkasindo Kaltim menilai sejumlah PKS menerapkan pembatasan pembelian melalui sistem kuota meskipun harga CPO tidak mengalami penurunan signifikan.

>>> Pemerintah Optimistis Indonesia Tetap di Kategori Emerging Market

Oleh karena itu, asosiasi mendorong penerapan satu harga TBS secara nasional dan percepatan pembentukan BUMN pengiriman CPO untuk mengurangi praktik monopoli tata niaga sawit.