Kebiasaan lama Indonesia dalam pengelolaan ekonomi adalah menjaga harga tetap terkesan murah. Contohnya, harga BBM ditahan, tarif listrik dijaga, LPG 3 kg dipertahankan, dan harga pangan terus distabilisasi.

Secara politis, langkah ini mudah dipahami. Harga murah membuat masyarakat lebih tenang dan daya beli terlihat terlindungi.

>>> Roberto Martinez Dikritik Gagal Ganti Ronaldo saat Portugal Ditahan Kongo

Namun, harga murah tidak selalu berarti biaya ekonominya benar-benar murah. Sering kali, biaya dipindahkan ke APBN, BUMN, utang, atau ruang fiskal masa depan.

Dilema di Tengah Pelemahan Rupiah

Pelemahan rupiah membuat impor lebih mahal. Energi, pangan, bahan baku industri, dan komponen produksi banyak terkait dolar AS.

Jika harga jual dalam negeri tetap ditahan, selisih biaya tidak hilang. Selalu ada pihak yang harus menanggungnya.

Subsidi penting untuk melindungi kelompok miskin dan rentan.

Masalah muncul ketika subsidi berubah menjadi politik harga murah yang terlalu lebar, terlalu lama, dan kurang tepat sasaran.

Dalam teori ekonomi publik, kondisi ini dekat dengan fiscal illusion. Masyarakat merasakan manfaat harga murah, tetapi tidak melihat biaya fiskal di balik kebijakan tersebut.

Ada juga konsep price distortion. Harga yang ditahan di bawah harga keekonomian mengaburkan sinyal pasar dan membuat konsumen tidak terdorong menghemat energi.

Beban Fiskal dan Keadilan Subsidi

Dalam RAPBN 2026, total subsidi diproyeksikan sekitar Rp 318,9 triliun, dengan subsidi energi sekitar Rp 210,1 triliun.

Ini adalah keputusan fiskal besar yang memengaruhi ruang belanja negara.

Subsidi berbasis komoditas sering tidak tepat sasaran.

>>> Menteri ESDM Pastikan Pasokan Listrik Nasional Aman, Tak Ada Pemadaman

Kelompok yang mampu juga ikut menikmati, sehingga APBN membayar harga murah untuk mereka yang sebenarnya sanggup membayar lebih wajar.