Kemenhut Revisi P8 2021, Tekankan Kemitraan Inklusif dan Hak Ulayat
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 Tahun 2021.
Revisi ini akan menekankan pada pengaturan kemitraan yang inklusif serta memasukkan hak-hak ulayat dalam sistem perencanaan, pemanfaatan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menyatakan di Jakarta bahwa revisi ini merupakan tindak lanjut untuk memastikan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat ekonomi dan menyerap lapangan kerja dari pemanfaatan sumber daya alam.
"Berarti kemudian tantangan sebuah Peraturan Menteri adalah bagaimana operasionalnya.
Jadi kalau kita bilang ini sudah jalan 5 tahun, waktu yang tepat untuk kemudian kita review operasionalnya bagaimana di lapangan," ujar Laksmi.
Menurutnya, revisi ini relevan di tengah perubahan geopolitik yang masif. Hutan menjadi representasi sumber daya alam Indonesia yang signifikan.
Laksmi menjelaskan bahwa hutan memberikan nilai ekonomi besar, baik berupa barang maupun jasa. Di era sekarang, fungsi ekologis dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi, sehingga diperlukan pengaturan diversifikasi produk.
Pihaknya akan memaksimalkan KPH sebagai pengelola di tapak yang memiliki legitimasi besar untuk mengoordinasi pelaku usaha dan akses perhutanan sosial, dengan tetap memperhatikan kebijakan terkait seperti perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat.
Dunia usaha, termasuk korporasi kecil, penting untuk memastikan hutan memberikan efek berganda seperti hilirisasi. "Hilirisasi bukan hanya scaling up size, volumenya, tapi juga rantai hilirisasinya.
Aturannya belum terlalu bisa memberikan insentif untuk melakukan itu," kata Laksmi.
Ia menambahkan bahwa hilirisasi tidak selalu berarti teknologi canggih, tetapi lebih pada pelaku termasuk masyarakat yang bisa bergabung dalam rantai tersebut.
Untuk memastikan koordinasi berjalan, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
"Nah, ketika di lapangan governance yang didesain, di tapak, itu masih terasa ada bolong-bolongnya tadi sudah diangkat, dan itu yang kita perbaiki," ujarnya.
Kemenhut mengadakan rangkaian diskusi untuk menerima masukan perbaikan dari P8 2021. Laksmi mencontohkan pengawasan real time berbasis digital sebagai bentuk pemanfaatan teknologi.
"Kita punya sistem perencanaan hutan, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), tapi ketika dia turun menjadi pemanfaatan, itu masih harus diperbaiki lagi skemanya.
Bagaimana dia menjembatani antar perencanaan berbasis spasial dengan real perencanaan berbasis pemanfaatan sumber daya alam," pungkas Laksmi.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






