Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menegaskan posisi partainya berada di luar pemerintahan. PDIP mengambil peran sebagai penyeimbang kekuasaan di Jakarta.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Kamis (18/6/2026). Hal ini merespons desakan dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang meminta kejelasan sikap politik PDIP.

>>> Arema FC Pertahankan Marcos Santos dan Empat Pilar Skuad

Deddy menjelaskan arah politik PDIP ditentukan melalui mekanisme resmi partai. Mekanisme itu meliputi kongres, rakernas, hingga mandat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ia menilai pihak luar tidak berhak mengintervensi keputusan internal partai berlogo banteng tersebut. "Memangnya dia siapa?"

kata Deddy saat merespons desakan Jazilul.

Deddy juga menyampaikan evaluasi terhadap penggunaan istilah oposisi. Menurutnya, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan lebih tepat dipahami sebagai mekanisme checks and balances. Mekanisme itu dieksekusi oleh DPR.

>>> Kasus Langka Triphallia Ditemukan pada Kadaver Pria di Inggris

Sebelumnya, Jazilul Fawaid mendesak partai politik di luar koalisi pemerintah menunjukkan sikap tegas. Desakan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Jazilul menilai kejelasan posisi politik penting agar program pemerintahan Presiden tidak terganggu oleh sikap yang abu-abu. "Kalau di oposisi, oposisi.

Jangan abu-abu," ujarnya.

Pernyataan Jazilul muncul setelah sorotan publik terhadap dinamika aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis oleh mahasiswa.

>>> Elza Syarief Mundur dari Tim Kuasa Hukum Sony Sonjaya

Dalam isu tersebut, nama orang dekat PDIP, Andi Widjajanto, sempat dikaitkan dengan dugaan intervensi di balik aksi demonstrasi.