Fraksi PDIP Soroti Ketentuan Transfer Daerah dalam KEM PPKF 2027
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti ketentuan transfer ke daerah dalam rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.
Kritik ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 9 Juni 2026.
Perwakilan fraksi yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Harris, menyampaikan pandangan resmi di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Harris menegaskan bahwa skema transfer ke daerah (TKD) harus mematuhi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Transfer ke daerah harus memenuhi amanat UU HKPD, termasuk penyelesaian kurang bayar transfer daerah," ujarnya.
Lima Poin Kritik PDIP
PDIP menyoroti lima poin besar dalam KEM PPKF 2027. Pertama, tema besar kebijakan dinilai kontradiktif dengan target riil di lapangan.
Kedua, sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen harus disertai peta jalan kesejahteraan masyarakat.
"Diperlukan reformasi birokrasi, perbaikan tata perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penghapusan biaya ekonomi tinggi, dan kepastian hukum," kata Harris.
Ketiga, postur pendapatan negara 2027 yang diproyeksikan 11,8 persen sampai 12,4 persen PDB dinilai timpang.
Angka ini jauh lebih rendah dari target RPJMN sebesar 18 persen PDB pada 2029. PDIP mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan.
Keempat, pagu belanja negara Rp3.752 triliun hingga Rp4.186 triliun harus memprioritaskan program wajib.
"Belanja negara harus memprioritaskan pendidikan minimal 20 persen APBN, pendidikan dasar gratis sesuai putusan MK, penguatan PBI BPJS Kesehatan, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, serta efisiensi belanja kementerian dan lembaga," tutur Harris.
Kelima, dokumen ekonomi makro dinilai belum mencerminkan percepatan indikator pembangunan nasional. Meski kritis, PDIP menyatakan kesiapan melanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya.
"Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah terhadap KEM PPKF Tahun 2027," jelas Harris.
Update Terbaru
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB






