Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dan fungsionaris partai membantah tuduhan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang mengaitkan eks tim sukses Pilpres 2024 dengan aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa (16/6/2026).

Tudingan dari Aliansi BEM Bersatu muncul karena pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, menggunakan mobil Toyota Fortuner yang diduga milik Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

>>> Inggris Hadapi Kroasia di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

Ganjar: Kritik Jangan Direspons dengan Pelabelan Politik

Menanggapi hal tersebut, Ganjar Pranowo menilai bahwa pelabelan politik terhadap kelompok kritis hanya menjadi alat untuk menghindari pokok permasalahan yang sedang dikritik oleh masyarakat.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada kumparan, Selasa (16/6).

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menambahkan bahwa setiap kritik publik seharusnya dijawab pemerintah menggunakan data serta kebijakan yang tepat, bukan dengan membangun narasi afiliasi politik.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan.

Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," ujarnya.

Ganjar menegaskan bahwa hak berpendapat dilindungi oleh konstitusi dan negara didirikan untuk melindungi hak warga negara tersebut.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," lanjutnya.

Menurutnya, pertanyaan mengenai arah dukungan politik sering kali sengaja digulirkan hanya demi menjatuhkan legitimasi dari kritik yang disampaikan oleh warga.