Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang disepakati pada Selasa (16/6/2026) memicu krisis politik besar bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Perjanjian itu dinilai meruntuhkan strategi keamanan regional yang selama ini dibangun Netanyahu.

>>> Krisis Solar di Sumatera: Antrean Panjang Kembali Terjadi, Sistem Logistik Dipertanyakan

Kebijakan luar negeri Netanyahu kini terjebak dalam dilema baru setelah sekutu utamanya, AS, mengabaikan posisi Israel dalam negosiasi tersebut.

Situasi ini diperparah oleh tekanan dari Washington dan Teheran agar Israel menghentikan serangan terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon menjelang pemilihan umum Israel pada Oktober mendatang.

Kritik dari Dalam Negeri

Kondisi politik di dalam negeri Israel langsung bergejolak menyusul pengumuman kesepakatan tersebut.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, melayangkan kritik tajam terhadap posisi Netanyahu di parlemen Knesset pada hari Senin.

Lapid menyebut Netanyahu dihadapkan pada pilihan antara konfrontasi langsung dengan sekutu terbesarnya atau penyerahan kepentingan Israel secara tunduk.

Kritik tersebut semakin menguat setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras terkait operasi militer Israel di Beirut pada hari Minggu.

Komentar Trump langsung dimanfaatkan oleh rival politik Netanyahu untuk menjatuhkan citranya sebagai pemimpin keamanan.

Tekanan terhadap Netanyahu juga datang dari internal koalisi pemerintahannya sendiri.

Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kesepakatan tersebut melalui media sosial pada hari Senin.

Ben-Gvir menegaskan bahwa Israel bukan bagian dari perjanjian dan kesepakatan itu tidak menjamin keamanan warga Israel.

Anggota parlemen dari partai Likud, Ariel Kallner, menyatakan bahwa Israel akan terus melakukan upaya pertahanan mandiri.

Kallner menekankan perlunya pengertian dari negara-negara sekutu terhadap situasi bahaya yang dihadapi Israel.