"Pertanyaan tentang afiliasi politik sering kali bukan upaya mencari kebenaran, melainkan cara untuk mendelegitimasi kritik," kata dia.

Lebih lanjut, Ganjar menyatakan seseorang tidak serta-merta kehilangan hak kritisnya hanya karena status kedekatan masa lalu dengan tokoh politik tertentu.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu.

Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," ujarnya.

Ia mengingatkan agar validitas sebuah kritik tidak diukur berdasarkan kedekatan politik ataupun identitas dari sang pembawa pesan.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tutur Ganjar.

Ganjar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa fungsi pengawasan kekuasaan oleh masyarakat harus tetap berjalan secara konsisten.

"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," sambungnya.

PDIP: Tudingan BEM Bersatu Hanya 'Cocokologi'

Sementara itu, politisi PDIP Guntur secara terpisah menyatakan bahwa Siti Nuraeni maupun Setyo Sularso bukanlah kader partai ataupun bagian dari tim sukses.

"Ibu Siti Nuraeni bukan Timses. Pak Setyo Sularso juga bukan," ucap Guntur, Selasa (16/6).

>>> Prancis Tumbangkan Senegal 3-1 di Laga Pembuka Grup I Piala Dunia 2026

Ia memperjelas status keduanya di dalam struktur partai dan menyebut analisis dari Aliansi BEM Bersatu mengenai kepemilikan mobil tersebut hanya sebuah paksaan.

"Pak Setyo, Bu Siti juga bukan orang PDI Perjuangan," tambahnya.

Guntur menilai pengaitan kendaraan pinjaman tersebut sebagai metode 'cocokologi' karena Pilpres 2024 telah selesai dan kritik terhadap program MBG sejatinya datang dari berbagai lapisan masyarakat menyusul kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).