Ia mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan secara selektif.

"Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kebijakan ini berubah menjadi pemangkasan membabi buta yang justru menghambat koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik," ujarnya.

Jika pengawasan berjalan konsisten, kebijakan ini diyakini mampu menekan belanja operasional secara efektif.

"Jika dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi kebutuhan, kebijakan ini berpotensi efektif menekan belanja operasional pemerintah," katanya.

Ariandi juga menggarisbawahi pentingnya alat ukur keberhasilan dan akuntabilitas dari setiap perjalanan dinas.

"Jika hanya mengurangi jumlah peserta tanpa mengubah pola kerja dan akuntabilitas hasil perjalanan, penghematan yang diperoleh bisa bersifat sementara," katanya.

Oleh karena itu, instansi terkait disarankan menghentikan atau menunda agenda kedinasan yang bersifat seremonial dan bisa digantikan secara daring.

"Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding yang tidak memiliki tindak lanjut jelas, atau rapat yang dapat dilakukan secara virtual sebaiknya ditunda atau dibatalkan," ujarnya.

Pemerintah daerah berharap penataan anggaran ini dapat menjamin stabilitas hak-hak keuangan pegawai honorer dan PPPK secara berkala.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya kondisi semakin membaik, pembangunan bisa dimaksimalkan lagi, termasuk kesejahteraan pegawai akan diperhatikan," tutur Hidayat.

>>> Isuzu Integrasikan MyIsuzuID dan Isuzu Link untuk Keselamatan Armada Niaga

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan program pelayanan publik langsung seperti Samsat Keliling, kesehatan, dan pertanian tetap berjalan normal.