PBB: Jumlah Anak Korban Konflik 2025 Capai Rekor Tertinggi
Jumlah anak yang menjadi korban pelanggaran berat dalam konflik bersenjata pada 2025 mencapai rekor tertinggi sejak mandat PBB mengenai anak dan konflik bersenjata dimulai 30 tahun lalu.
PBB memverifikasi 38.558 pelanggaran berat terhadap anak-anak pada 2025, yang berdampak pada 24.174 anak, menurut laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB yang dirilis Rabu (17/6).
>>> Ekonom: Kopdes Harus Salurkan Pinjaman Cepat untuk Saingi Rentenir
Untuk pertama kalinya dalam tiga dekade, pasukan pemerintah menjadi pelaku utama pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.
Pembunuhan (6.266 anak) dan pelukaan yang menyebabkan cacat (7.958 anak) tetap menjadi pelanggaran paling banyak terverifikasi.
Kasus pembunuhan meningkat 34 persen dibandingkan 2024.
Pelanggaran lainnya meliputi penolakan akses kemanusiaan (8.322 insiden) serta perekrutan dan pemanfaatan anak (6.607 anak).
Penculikan anak masih tinggi dengan 5.129 kasus, sering untuk perekrutan atau kekerasan seksual.
Pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya terus terjadi, dengan pemerkosaan berkelompok yang digunakan sebagai taktik perang semakin meningkat.
>>> UMSU dan UniSZA Malaysia Jalin Kerja Sama Internasional
Ranjau darat dan sisa bahan peledak perang juga masih menjadi ancaman serius bagi anak-anak.
Laporan tersebut menekankan bahwa angka-angka itu hanya mencakup kasus yang terverifikasi PBB, sehingga tidak mewakili skala pelanggaran secara keseluruhan.
Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekjen PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata, menyebut 2025 sebagai salah satu babak paling kelam bagi perlindungan anak sejak pemantauan dimulai.
"Ketika negara-negara yang berkewajiban melindungi anak justru ikut andil dalam penderitaan mereka, hal itu menandakan pengikisan rasa hormat terhadap hukum internasional," kata Frazier dalam siaran pers.
Sebanyak 1.667 anak ditahan pada 2025 atas dugaan keterlibatan dengan pihak berkonflik. Frazier menegaskan anak-anak harus diperlakukan sebagai korban, penahanan sebagai langkah terakhir, dan reintegrasi harus diutamakan.
>>> Bioskop Trans TV Tayangkan Film Pixels Malam Ini
Tahun ini menandai 30 tahun mandat Majelis Umum PBB mengenai anak-anak dan konflik bersenjata.
Update Terbaru
Kejagung Periksa Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Pekan Ini
Kamis / 18-06-2026, 17:52 WIB
DJP Identifikasi Potensi Kehilangan Penerimaan Negara dari Program MBG
Kamis / 18-06-2026, 17:52 WIB
Hacker Rusia Retas Puluhan Ribu Firewall Fortinet Lewat FortiBleed
Kamis / 18-06-2026, 17:52 WIB
Tujuh BUMN Gelar Program Blue Impact di Lampung Selatan
Kamis / 18-06-2026, 17:52 WIB
TNI AL Kirim 100 Prajurit ke Italia Jemput Kapal Induk Garibaldi
Kamis / 18-06-2026, 17:51 WIB
Jeffrey Hendrik Resmi Ditunjuk OJK sebagai Dirut BEI 2026-2030
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
Meksiko vs Korea Selatan: Perebutan Puncak Grup A Piala Dunia 2026
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
Presiden Setujui Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
HUT Jakarta: Pemkot Jaktim Gencarkan Kerja Bakti dan Pilah Sampah
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
Dinkes Papua Tengah Tingkatkan Kompetensi Nakes di Dogiyai
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
Menteri Perdagangan Wajibkan Pedagang E-Commerce Miliki NIB Mulai Juni 2026
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
Jeffrey Hendrik Resmi Jadi Dirut BEI 2026-2030, Tantangan Reformasi Pasar Modal
Kamis / 18-06-2026, 17:50 WIB
Ditjen Pajak Waspadai Potensi Kehilangan Penerimaan Negara dari Program MBG
Kamis / 18-06-2026, 17:48 WIB
NASA Tunjuk Relativity Space untuk Misi Ilmiah ke Mars
Kamis / 18-06-2026, 17:48 WIB






