Kejagung Periksa Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Pekan Ini
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya pada Kamis (18/6/2026).
Sony Sonjaya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengonfirmasi bahwa surat panggilan pemeriksaan telah diterima. Namun, lokasi pasti pemeriksaan belum diketahui.
"Saya sudah mendapat surat pemberitahuan untuk pemeriksaan klien saya pada Kamis," ujar Krisna Murti kepada wartawan, Rabu (17/6).
Ia menambahkan, "(Belum tahu) apakah di ruang penyidik atau di rutan."
Pemeriksaan ini diduga terkait dengan permohonan status Justice Collaborator (JC) yang diajukan Sony Sonjaya. Permohonan tersebut disebut melibatkan informasi mengenai 26 tokoh besar dalam perkara ini.
Dua Faktor Penentu Status Justice Collaborator
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menjelaskan dua faktor utama penentu diterimanya permohonan JC.
Faktor pertama adalah urgensi keterangan dan kecukupan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
"Satu kita lihat apa alat bukti anak-anak (penyidik) yang ada. Perlu enggak keterangan dari dia lagi," ujar Febrie di Kantor Badan Pemulihan Aset, Senin (15/6).
Faktor kedua adalah batasan dan kapasitas posisi yang diajukan sebagai JC.
"Sampai sebatas apa dia kalau posisi JC, bisa enggak maksimal, yang seperti apa di kapasitas JC-nya. Ini masih butuh waktu," tuturnya.
Dalam perkara korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka.
Selain Sony Sonjaya, tersangka lainnya adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, kaki tangan Sony bernama Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.
Penyimpangan dalam program ini terjadi karena penunjukan yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat dan didasari afiliasi dengan petinggi BGN.
Selain itu, terdapat mark up pengadaan barang berupa motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi yang menimbulkan kerugian negara.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






