Pemerintah Sudan Selatan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan komitmen untuk mengakhiri pengungsian berkepanjangan bagi sedikitnya 60.000 warganya pada akhir 2026.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan kedua Komite Pengarah Solusi Berkelanjutan (Durable Solutions Steering Committee) yang digelar di Juba, Selasa (16/6).

>>> Menko Polkam Minta Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

Para menteri, otoritas negara bagian, dan pejabat PBB yang hadir mengakui bahwa kemajuan lokal telah tercapai.

Namun, laju dan skala pemulihan yang lebih luas masih sangat bergantung pada stabilitas, ketersediaan lahan, dan akses ke layanan esensial.

Komitmen Pemerintah dan Tantangan di Lapangan

Menteri Urusan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana Sudan Selatan, Albino Akol Atak, menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memajukan agenda solusi berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang aman dan sukarela bagi pemulangan serta reintegrasi para pengungsi, sambil memantau kemajuan secara cermat.

"Bagi setiap warga Sudan Selatan yang masih hidup dalam pengungsian berkepanjangan, penundaan selama setahun berarti kehidupan mereka pun harus tertunda selama setahun," ujar Akol dalam pernyataan bersama yang dirilis Selasa malam waktu setempat.

>>> Komisi XIII DPR Minta Harmonisasi Regulasi Pendidikan Dokter

PBB mencatat bahwa Sudan Selatan menghadapi krisis pengungsi internal yang signifikan pada 2026, memengaruhi lebih dari 2,5 juta orang.

Sekitar 964.000 di antaranya tinggal di kamp-kamp dan lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Krisis berkepanjangan ini bermula dari konflik pada 2013, namun semakin parah akibat banjir berulang dan guncangan iklim.

Konflik yang sedang berlangsung di Sudan, negara tetangga, juga turut memperburuk keadaan.

Sejak 2023, lebih dari 1,3 juta pengungsi—baik pengungsi Sudan yang masuk ke Sudan Selatan maupun pengungsi Sudan Selatan yang kembali—telah menyeberang masuk ke Sudan Selatan.

>>> Neymar Kembali Berlatih Bersama Timnas Brasil

Berkat dukungan pemerintah, PBB, dan para mitra, lebih dari 28.000 orang yang sebelumnya mengungsi telah pulang, berintegrasi kembali, atau menetap di tempat tinggal baru di negara bagian Unity, Nil Hulu, dan Bahr el Ghazal Barat, di mana kondisi setempat memungkinkan.